detikNews
Senin 17 Juni 2019, 14:41 WIB

Pemkot Bandung Ubah Nomenklatur 3 BUMD Menjadi Perumda

Mochamad Solehudin - detikNews
Pemkot Bandung Ubah Nomenklatur 3 BUMD Menjadi Perumda Wali Kota Bandung Oded M Danial (Foto: Tri Ispranoto/detikcom)
Bandung - Pemkot Bandung akan mengubah nomenklatur sejumlah Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Pengubahan itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Melalui rapat paripurna, Wali Kota Bandung Oded M Danial mengusulkan pengubahan tiga perusahaan daerah yakni PDAM, PD BPR dan PD Pasar menjadi Perumda kepada DPRD Kota Bandung. Dalam rapat tersebut pengubahan nomenklatur tiga perusahaan daerah disetujui menjadi Raperda dan akan dilakukan pembahasan.

"BUMD mengubah nomenklatur karena ada aturan batu. Kita ikuti tuntutan dari amanat. Agar kita melaksanakan secara teknis tidak bertentangan," kata Oded di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (17/6/2019).


Ia mengharapkan pengubahan nomenklatur itu bisa meningkatkan kinerja setiap BUMD. Karena pihaknya ingin semua BUMD milik Kota Bandung bisa berjalan sehat.

"Saya harap perubahan ini, ke depan diharapkan bukan hanya sekedar perusahaan daerah. Saya harap terutama semuanya bisa menjadi perusahaan daerah yang sehat," ucap Oded.

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna menjelaskan pengubahan nomenklatur ini pada dasarnya tidak ada yang berubah secara signifikan. Hanya saja akan memudahkan setiap perusahaan daerah meningkatkan kinerja usahanya.

Selain itu, lanjut dia, berubahnya PD menjadi Perumda karena setiap BUMD di Kota Bandung tetap memerhatikan layanan kepada masyarakat. Seperti PDAM dan juga PD Pasar.

"Tapi di satu sisi roh pendapatan juga kita dorong," katanya.


Selain itu, kata dia, Wali Kota Bandung juga akan memiliki posisi strategis dalam setiap BUMD. Sehingga bisa melakukan pengawasan bahkan mengambil kebijakan lebih demi perbaikan kinerja dari masing-masing BUMD.

"Wali kota juga jadi organ (dalam BUMD), dulu kan tidak. Sekarang posisinya jadi KPM (kuasa pemilik modal). Jadi bisa melakukan koreksi," tutur Ema.

Namun harapan besarnya, semua BUMD bisa memiliki kemandirian yang baik. Tidak selalu bergantung dengan penyertaan modal yang dikucurkan Pemkot Bandung.

"Fungsi pelayanan publik sesuai peran dan terutama aspek pendapatan bisa lebih baik," ujar Ema.
(mso/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed