DetikNews
Senin 29 April 2019, 13:22 WIB

KPK Dorong Jabar Tiru Makassar Soal Sistem Monitoring PAD Online

Mukhlis Dinillah - detikNews
KPK Dorong Jabar Tiru Makassar Soal Sistem Monitoring PAD Online Foto: Mukhlis Dinillah
Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ia meminta seluruh kepala daerah membuat sistem monitoring sejumlah potensi pendapatan berbagai sektor.

Dorongan ini terimplementasi melalui penandatangan kerja sama dengan seluruh kepala daerah di Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (29/4/2019). Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil turur hadir.

Selain itu, kepala daerah di 27 kabupaten dan kota juga menandatangani nota kesepahaman tersebut.

"Ini tujuannya mengoptimalkan bagaimana supaya pendapatan daerah itu bisa ditingkatkan dan semua pajak-pajak ini bisa diawasi semua terekap langsung masuk ke bank daerah yang ada di bank BJB dalam hal ini," kata Basaria.

Ia menuturkan pendapatan yang masuk melalui Bank BJB nantinya dimonitoring oleh pemda secara berkelanjutan. Sehingga, sambung dia, diperlukan pembuatan sistem terpadu secara online yang bisa dilihat cukup dengan smartphone saja.

Ia mencontohkan Pemkot Makassar yang sudah menerapkan sistem tersebut. Kepala daerah bisa melihat secara real time pertembuhan pendapatan melalui sistem berbasis aplikasi.

"Ke depan semua pendapatan itu bisa diawasi oleh kepala daerah melalui sistem, bahkan di dalam handphonenya bisa diawasi langsung. Setiap saat berapa real time yang pertumbuhan yang ada," ungkap dia.

"Jadi kepala daerah bisa tahu dalam kepala kekayaannya berapa," menambahkan.

Menurutnya sejauh ini PAD di Jabar sudah cukup baik. Namun perlu optimalisasi lagi agar potensi pendapatan bisa didapatkan oleh daerah.

"Selama ini misalnya secara manual kemudian mungkin perhitungannya kurang tepat dan pengawasannya juga mungkin kurang baik. Ada daerah daerah tertentu yang harusnya bisa menjadi pendapatan daerah, mungkin itu pantai, mungkin ada tempat gedung yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pendapatan daerah tertentu," tutur Basaria.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan akan mengirimkan tim untuk mengadopsi sistem pengawasan yang sudah berjalan di Kota Makassar. Sehingga, ke depan optimalisasi pendapatan juga bisa terwujud.

"Makassar yang sudah sangat baik. Mudah mudahan kita akan kirim Tim untuk mengakselerasi sehingga apa yang kita khawatirkan bisa kita perbaiki dengan sebuah cara," ucap Emil sapaan Ridwan Kamil.

Emil mengakui dengan sistem tersebut nantinya mempersempit celah-celah korupsi. Banyak modus-modus korupsi yang membuat pendapatan daerah belum optimal.

"Ada istilah buku satu buku dua buku tiga, kalau istilah ibu Basaria menandakan praktik-praktik korupsi itu dari sisi perilaku bisnis masih ada dan berlangsung sehingga merugikan khususnya di pemerintah tingkat dua," kata Emil.
(mud/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed