DetikNews
Kamis 21 Februari 2019, 14:15 WIB

Pemprov Jabar Wacanakan Pindahkan Pusat Pemerintahan ke Tegalluar

Mochamad Solehudin - detikNews
Pemprov Jabar Wacanakan Pindahkan Pusat Pemerintahan ke Tegalluar Gedung Sate, gedung pemerintahan Pemprov Jabar saat ini/Foto: Mochamad Solehudin
Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat wacanakan memindahkan pusat pemerintahannya dari Gedung Sate Kota Bandung ke Tegalluar, Kabupaten Bandung. Nantinya seluruh kantor dinas akan berada dalam satu kawasan tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, wacana itu lahir melihat kondisi pusat pemerintahan saat ini terbilang belum memadai. Kantor-kantor dinas tersebar di beberapa lokasi sehingga menyulitkan dalam berkoordinasi.

"Itu sudah dibahas karena di sini (pusat Kota Bandung) macet. Kemudian kantor pemerintahan di sini acak-acakan (terpisah). Terasa sama saya di saat saya butuh dinas minimal 20 menit itu yang dekat. Sementara tamu menunggu, kebijakan dibutuhkan (cepat)," katanya di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (21/2/2019).

Demi mengatasi hal tersebut, Uu bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewacanakan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Tegalluar. Hal itu demi memudahkan koordinasi dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Maka mungkin salah satu solusinya memindahkan pemerintahan ke wilayah Tegalluar dan itu menurut kami dibutuhkan untuk koordinasi bersama dinas dengan satu kawasan," ucapnya.

Sementara Gedung Sate yang selama ini menjadi tempat pusat pemerintahan akan digunakan untuk kepentingan lain. Wacana ini, lanjut dia, sudah dikomunikasikan dengan DPRD Jabar secara informal.

"Sementara fungsi Gedung (Sate) ini bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ini sudah dikomunikasikan tapi masih informal," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Bappeda Jabar Taufik Budi Santoso menyatakan, wacana pemindahan pusat pemerintahan saat ini sedang dalam pengkajian. Pihaknya masih melakukan identifikasi terhadap lokasi-lokasi termasuk Tegalluar, cocok atau tidak sebagai tempat pemerintahan baru.

"Masih mencari identifikasi lokasi mana yang memungkinkan untuk menjadi pusat pemerintahan baru buat Jawa Barat," ucapnya.

Karena lanjut dia, ada undang-undang yang mengatur terkait pusat pemerintahan baru. Pertama tidak menggunakan lahan lindung, di kawasan bencana, dan wilayah lainnya.

"Jadi secara lokasi yang diharapkan kita adalah dia dalam satu kawasan tidak terpencar seperti sekarang itu tujuan utama. Kemudian lebih efisien, efektif dan mudah akses layanan kepada masyarakat," ujarnya.
(mso/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed