detikNews
Selasa 19 Desember 2017, 15:28 WIB

2018, Alokasi Anggaran Daerah di Jabar Sebesar Rp 66,5 Triliun

Mukhlis Dinillah - detikNews
2018, Alokasi Anggaran Daerah di Jabar Sebesar Rp 66,5 Triliun Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. (Foto: Muklis Dinillah/detikcom)
Bandung - Pemerintah pusat mengalokasikan Rp 66,526 triliun dalam APBN 2018 untuk seluruh daerah tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat (Jabar). Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berpesan anggaran yang dialokasikan segera dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Aher, sapaan Heryawan, merinci anggaran yang diberikan pemerintah pusat tersebut. Di antaranya Rp 34 triliun untuk gaji pegawai dan dana alokasi umum (DAU), Rp 17 triliun guna pengembangan SDM seperti BOS, dana kesehatan, JKN.

"Termasuk dana empat triliun rupiah untuk 5.319 desa di Jabar, serta alokasi anggaran lainnya. Untuk dana desa ini nanti ditambah dari masing-masing kabupaten dan kota, pokoknya setiap desa tidak kurang dari satu miliar rupiah," kata Aher di sela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (19/12/2017).

Ia menuturkan dana Rp 5 triliun lebih yang akan bergulir di seluruh desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Sehingga, sambung dia, dapat mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.

"Keinginan Presiden Jokowi kan memeratakan pembangunan di Indonesia. Jadi melakukan pembangunan dari pinggiran juga tidak hanya di kota saja," ujarnya.

Dia mengatakan ada beberapa amanat Presiden Jokowi untuk penggunaan alokasi dana APBN tersebut. Di antaranya proses lelang segera dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih awal yaitu Januari 2018.

Menurut Aher, pembangunan infrastruktur itu bisa terwujud dengan cara proses administrasi dan proseduralnya sederhana. Sehingga, sambung dia, lelang bisa segera dilakukan tanpa harus melalui birokrasi berbelit-belit.

"Presiden minta kepala daerah sesegera mungkin menyalurkan anggaran, menyinkronkan kegiatan dan lelang dimulai awal-awal agar pencapaian pembangunan berkualitas," ucapnya.

Aher menyebut APBD cukup penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, menurut dia, tak kalah penting alokasi belanja publik dan investasi merupakan komponen krusial dalam peningkatan ekonomi daerah.

"Sehebat-hebatnya APBD hanya mendongkrak 15 persen ekonomi, karena 85 persennya berasal dari belanja masyarakat dan investasi. Saat tidak ada konsumsi makan, tidak ada produksi. Jangan ada hambatan kalau ada investasi. Karena sama saja menghambat pertumbuhan ekonomi," tutur Aher.

Aher turut menyerahkan DIPA yang bersumber dari dana APBN 2018 kepada sekitar 50 perwakilan kementerian dan lembaga yang berada di Jabar sebesar Rp 43,748 triliun. Diperkirakan akan ada Rp 110,274 triliun yang beredar selama 2018.
(bbn/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com