"Dari Bandung, Ibukota Jawa Barat, kota pengusung kemerdekaan Asia Afrika, Kita menolak keras keputusan Presiden AS tersebut," kata Aher saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (8/12/2017).
Menurutnya pernyataan salah datu orang berpengaruh di dunia tersebut secara otomatis telah mengguncang stabilitas keamanan dunia. Terutama di Timur Tengah yang tanpa kejadian ini, sudah cenderung panas dengan berbagai konflik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan dirinya konsisten bersama dengan rakyat Palestina memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu juga sebagai bagian dari mendukung langkah pemerintah pusat.
"Kami mendukung upaya Presiden Jokowi terkait hal ini, yang antara lain telah memerintahkan Menlu memanggil Dubes AS guna langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia," ungkap dia.
Ia mengaku pihaknya memercayai upaya dan langkah diplomasi yang sudah dan terus dilakukan pemerintah pusat. Salah satunya berkomunikasi dengan negara-negara Islam (OKI) dan mendorong dilaksanakannya sidang khusus.
"Tentu pemerintah tidak akan tinggal diam. Pasti menyampaikan pendapatnya di forum-forum dunia mengenai krisis Yerusalem ini," kata Aher.
Ditemui di lokasi yang sama, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Cecep Herawan mengatakan, pemerintah serius menyikapi terkait isu Palestina ini. Bahkan Presiden Jokowi akan hadir dalam KTT Organisasi Kerja sama Islam (OKI) membahas hal tersebut.
"Itu sudah direspon banyak Negara termasuk juga dalam kerangka OKI. Direncanakan bapak Presiden akan hadir dalam pertemuan KTT OKI yang khusus membahas perkembangan terakhir isu Palestina," kata Cecep. (avi/avi)











































