.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan skema ini dihadirkan agar para petani yang terdampak bencana kekeringan tidak terjerat pinjaman online maupun rentenir demi memulihkan modal tanam.
"Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektare lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso," kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).
Luthfi meminta para petani yang mengalami gagal panen atau puso agar mengajukan asuransi. Ia mengingatkan jangan sampai petani terjerat pinjaman online (pinjol) atau pinjam uang ke rentenir.
"Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada," ujarnya.
Selain itu, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyediakan benih untuk petani. Bantuan akan diberikan melalui beberapa skema setelah ada laporan dan verifikasi lapangan dilakukan.
Adapun untuk penanganan kekeringan lahan pertanian, Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan sejumlah mekanisme. Di antaranya optimalisasi irigasi tersier pada sawah irigasi, serta pemanfaatan irigasi perpompaan dan perpipaan pada jaringan irigasi lahan yang mengalami keterbatasan air.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas panen.
Di Jawa Tengah tercatat ada 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi. Intervensi sawah tadah hujan dilakukan dengan irigasi perpompaan, sedangkan sawah irigasi diintervensi dengan jaringan irigasi tersier.
"Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi," ucap Luthfi.
Sementara itu, perwakilan kelompok tani di Kabupaten Pemalang juga memanfaatkan pertemuan dengan Gubernur Ahmad Luthfi untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dialami. Mulai dari pendangkalan sungai dan saluran irigasi, jalan usaha tani, hingga bantuan benih padi yang lebih baik.
Terkait hal itu, Ahmad Luthfi menegaskan pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran irigasi akan diajukan dalam anggaran tahun 2027. Sementara untuk jalan usaha tani telah menjadi prioritas dan akan segera ditindaklanjuti.
"Untuk penanganan pendangkalan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait termasuk bupati-wali kota," pungkasnya.
