.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebutkan bahwa gelombang usulan tersebut didominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama sektor infrastruktur.
"Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).
Hal tersebut dituturkan oleh Sumarno dalam forum Musrenbang di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang. Selain infrastruktur desa, permintaan pembiayaan juga mengalir pada hibah, sarana-prasarana kabupaten/kota, hingga sektor pendidikan.
Dari sisi anggaran, usulan terbesar juga berada pada infrastruktur desa dengan nilai usulan mencapai Rp13,1 triliun, disusul sarpras kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun.
Sumarno mengatakan dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas maka usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah.
Banyaknya usulan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebutuhan lokal dengan agenda pembangunan jangka menengah.
Ia menambahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis. Pemerintah membuka ruang koreksi dan penyempurnaan melalui partisipasi publik dan pemangku kepentingan.
"Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Sumarno.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan forum Musrenbang harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar agenda rutin perencanaan.
"Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring," ujarnya.
Ia menekankan seluruh masukan dari berbagai sektor akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan 2027. Walaupun begitu, pemerintah provinsi sudah menetapkan fokus utama, yakni penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah.
Menurutnya, pendekatan pariwisata ke depan tidak lagi sempit pada destinasi wisata, tetapi diperluas sebagai bagian dari ekosistem industri.
"Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah," kata Taj Yasin.
Musrenbang ini turut melibatkan berbagai kelompok strategis, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga forum anak dan disabilitas guna memastikan perencanaan pembangunan 2027 berjalan inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
"Ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi, khususnya dengan 35 kabupaten/kota. Karena itu, kami berharap seluruh usulan yang masuk bisa diselaraskan dengan program prioritas provinsi, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi syariah," tegasnya.
(akd/ega)
