Gubernur Jateng Pastikan Stok Elpiji Aman, Warga Diminta Tak Panik
Bangun Indonesia

Ayo, tingkatkan partisipasi kita dalam pembangunan bangsa dan wujudkan impian Indonesia yang lebih baik!

Gubernur Jateng Pastikan Stok Elpiji Aman, Warga Diminta Tak Panik

Dhafin Armia
Rabu, 08 Apr 2026 16:45 WIB
Ahmad Luthfi cek ketersediaan pasokan gas elpiji
Foto: dok. Pemprov Jateng
Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan stok gas elpiji di wilayahnya masih dalam kondisi aman. Hingga 7 April 2026, cadangan elpiji tercatat 14.833 metrik ton, atau sekitar enam kali kebutuhan normal.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Gasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu, (8/4).

"Sudah kita lakukan pengecekan ketersediaan elpiji. Ketersediaan elpiji di Provinsi Jawa Tengah sangat cukup," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Luthfi menyebut, dari jumlah tersebut tidak ada alasan terkait kelangkaan atau kesulitan elpiji. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk tidak panik, apalagi melakukan tindakan ilegal seperti menimbun dan sebagainya.

"Tidak perlu panik. Saya ulangi, ketersediaan elpiji kita cukup enam kali lipat dari normal," ujarnya.

Selain itu, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng terus melakukan pemantauan terkait distribusi elpiji, terutama elpiji 3 kg. Hal itu diperlukan agar penyaluran elpiji subsidi tepat sasaran, yaitu untuk konsumsi rumah tangga terutama masyarakat kurang mampu, nelayan dengan kapal di bawah 5 GT, petani penggarap, serta usaha mikro.

"Jangan sampai elpiji 3 kg itu digunakan untuk usaha laundry, perusahaan, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan operasi dan penertiban. Termasuk tindakan ilegal seperti disuntik atau penimbunan. Jadi ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan menjadi tiga hal penting," jelasnya.

Sementara total pangkalan elpiji di Jawa Tengah sekitar 54.235 lokasi atau 21% dari total nasional. Rata-rata pangkalan elpiji 3kg di Jawa Tengah ada 6 unit per kelurahan/desa. Oleh sebab itu, pengawasan tersebut juga melibatkan Bupati/Walikota beserta jajarannya di kabupaten/kota.

Luthfi menegaskan akan ada sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran seperti menimbun, menyuntik, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatasi hal tersebut.

Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengapresiasi dukungan Gubernur Jawa Tengah dan kepolisian untuk memastikan distribusi elpiji dan BBM agar berjalan lancar dan tepat sasaran sesuai peruntukannya.

"Kami mengimbau untuk bijak menggunakan energi, hemat menggunakan energi, dan kita memastikan penggunaan energi tidak sia-sia," katanya.

Ia juga meminta peran aktif masyarakat bila menemukan praktik ilegal di wilayahnya, agar langsung dilaporkan ke pihak berwajib sehingga dapat dilakukan tindakan hukum secara tegas. (prf/ega)

Berita selengkapnya tentang Kunjungi
Berita Terkait