.webp)
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi atas keseriusan dalam penanganan sampah di Jateng. Menurutnya, upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat dalam mengurangi praktik open dumping (pembuangan sampah di tanah terbuka) di daerah.
"Melalui kepemimpinan Bapak Gubernur, harapan kami tahun 2026 akan terjadi lonjakan tingkat pengelolaan sampahnya," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).
Lebih lanjut, Hanif mengungkapkan langkah tersebut juga penting untuk menjawab persoalan sampah di kawasan perkotaan dengan timbulan tinggi. Ia menilai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah fundamental untuk mengakhiri persoalan pengelolaan sampah secara nasional.
Untuk wilayah seperti Semarang Raya, Hanif menyebut pendekatan berbasis teknologi tinggi menjadi pilihan yang efektif. Pasalnya, volume sampah yang besar tidak lagi memadai ditangani dengan pola konvensional.
Ia menambahkan, pembangunan fasilitas waste to energy di Jawa Tengah memerlukan waktu sedikitnya tiga tahun. Karena itu, selama masa transisi tersebut, pemerintah daerah tetap harus melakukan berbagai upaya pengurangan dan pengolahan sampah sehingga beban di tempat pemrosesan akhir tidak semakin berat.
Pada kesempatan ini, Hanif juga menyinggung langkah Pemprov Jateng yang mulai mengembangkan refuse derived fuel (RDF) di sejumlah daerah. Menurutnya, upaya itu merupakan bentuk tata kelola yang tidak semata menunggu proyek besar berjalan, melainkan juga menyiapkan solusi bertahap yang bisa segera dioperasikan.
"Bapak Gubernur juga telah mengembangkan pembangunan refuse derived fuel, yaitu sampah menjadi bahan bakar, pada tiga kabupaten dan akan dikembangkan lagi pada enam kabupaten," papar Hanif.
Ia pun mengapresiasi kepemimpinan Ahmad Luthfi dan dukungan kepala daerah di kabupaten/kota. Hanif optimistis akan ada lonjakan signifikan dalam pengelolaan sampah di Jawa Tengah pada 2026.
Sementara itu, Luthfi menegaskan percepatan penanganan sampah di Jawa Tengah merupakan tindak lanjut atas kebijakan Presiden yang menargetkan persoalan sampah tuntas pada 2029.
"Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Satgas Sampah untuk menjabarkan perintah Bapak Presiden sesuai RPJMN, bahwa pada 2029 harus zero sampah," kata Luthfi.
Ia menjelaskan strategi penanganan sampah di Jawa Tengah disusun berdasarkan skala timbulan sampah di masing-masing wilayah. Daerah dengan volume sampah di atas 1.000 ton per hari didorong menggunakan pendekatan regional, sementara daerah dengan timbulan lebih kecil diarahkan ke pengolahan berbasis RDF.
"Sudah ada tiga kabupaten membentuk RDF, lalu bekerja sama dengan pabrik semen, yaitu Banyumas, Cilacap, dan Magelang. Kemudian enam kabupaten juga kita menuju ke RDF," jelasnya.
Luthfi menambahkan, timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai hampir 6,4 juta ton per tahun. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 30 persen yang terkelola, sementara sisanya belum tertangani maksimal.
Ia menegaskan kesepakatan antara Pemprov Jateng, Pemkot Semarang, dan Pemkab Kendal dalam pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik menjadi salah satu langkah penting dalam peta jalan penanganan sampah di Jawa Tengah.
Sebagai informasi, penandatanganan itu turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari.
Simak juga Video 'Pemerintah Percepat Proyek Sampah Jadi Listrik':
(akn/ega)
