DetikNews
Selasa 24 Juli 2018, 11:31 WIB

Teknologi Blockchain Bisa Digunakan Membantu Pemilu di Indonesia

Australia Plus ABC - detikNews
Teknologi Blockchain Bisa Digunakan Membantu Pemilu di Indonesia
Melbourne -

Sebuah perusahaan start up yang berbasis di Melbourne Horizon State sedang mencoba untuk menggunakan teknologi blockchain yang banyak dikenal dalam jual beli bitcoin, untuk digunakan membantu pemilu di Indonesia.

"Bila kita menggunakan blochchain untuk memberikan suara, sama seperti transaksi bitcoin, maka suara itu tidak bisa diubah lagi. jadi ada proses yang dapat dipercaya terhadap satu sistem yang tidak dikuasai oleh satu pihak, satu organisasi, entah itu pemerintah atau individu." kata Jamie Skella, dari perusahaan Horizon State yang mendesain platform untuk membantu membuat pemilu menjadi lebih transparan.

"Ini semua adalah properti yang sangat penting bagi kotak suara digital, sehingga suara yang masuk tidak bisa diubah, tidak bisa diakali, dan tidak bisa dihilangkan."

Horizon State sedang mengujicobakan platform pemberian suara menggunakan teknologi blockchain di Sumatera dengan harapan nantinya bisa digunakan dalam pemilihan tingkat daerah maupun nasional.

Direktur Blockchain Innovation Hub di RMIT University di Melbourne Professor Jason Potts, mengatakan menggunakan teknologi seperti blockchain untuk mengumpulkan suara dalam pemilihan adalah hal yang masuk akal sekarang ini.

"Untuk teknologi blockchain, penggunaan pertamanya adalah mata uang kripto, namun pada dasarnya teknologi ini teknologi pengumpulan data di saat ini ingin mengumpulkan kebenaran mengenai sesuatu hal." kata Profesor Potts.

"Perekaman data menggunakan teknologi blockchain ini akan memberikan rasa percaya terhadap proses pemilihan, dan juga teknologi murah untuk membuktikan bahwa proses pemungutan suara sudah berjalan."

"Di negara dimana demokrasi masih berkembang, masalah dasarnya adalah warga kadang tidak percaya dengan pemerintah, dan ini adalah cara untuk tidak harus mempercayai pemerintah menjalankan proses pemilihan, tetapi menyerahkannya pada teknologi."

Selalu mencari cara untuk memperbaiki

Carla Chianese dari lembaga bernama The International Foundation for Electoral Systems terlibat sebagai pakar dalam masalah pendidikan bagi pemilih dalam pilkada bulan lalu di Indonesia dan juga terlibat dalam pemilihan umum dan pilpres tahun depan.

Berbicara dari pengalaman pribadinya di lapangan, Chianese mengatakan kecurangan dalam pemilihan banyak terjadi di Indonesia, dan penggunaan teknologi digital bisa membantu dalam meningkatkan kepercayaan publik dalam proses demokrasi ini.

"Saya kira sebagai orang yang banyak terlibat dalam proses pemilu, kami selalu berusaha mencari cara untuk mempertahankan esensi sebuah pemilihan yaitu bebas, adil dan dapat dipertanggungjawabkan." kata Chianese.

Dalam proyek yang dilakukan di Sumatera tersebut, para anggota dari kelompok Nahdlatul Ulama akan memiliki kotak pemilihan digital di telepon genggam mereka.

Mereka akan bisa menggunakan kotak digital itu untuk memberikan suara berkenaan hal yang terjadi di komunitas misalnya memilih ketua, menentukan dana untuk kegiatan tertentu maupun menentukan proyek apa yang harus dilakukan.

Henri Morgan Napitupulu
Henri Morgan Napitupulu terlibat dalam uji coba penggunaan teknologi blockchain di Sumatera dengan Horizon State. (Henri Morgan Napitupulu)

Horizon State berharap bahwa keberhasilan menggunakan model ini di Sumatera akan bisa kemudian digunakan dalam pemilihan di tingkat lebih tinggi di Indonesia.

"Kami sekarang terlibat dalam dialog dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang sangat tertarik dengan penggunaan teknologi dalam pemilihan lokal dan nasional." kata CEO Horizon State Oren Alazraki.

Horizon State baru-baru ini disebut sebagai Pioner di bidang Teknologi dalam World Economic Forum di Swiss bulan Januari lalu, mengikuti jejak perusahaan seperti Google, Airbnb dan Atlassian.

Alazraki mengatakan teknologi blockchain ini besar kemungkinan akan digunakan tahun depan dalam pemilihan nasional di negara-negara Uni Eropa.

Kalau dilakukan ini akan menjadi pemilihan umum nasional akan menggunakan teknologi blockchain.

DPR sebelumnya sempat mempertimbangkan untuk menggunakan sistem pemilihan elektronik untuk pemilu tahun 2019 namun kemudian dibatalkan, karena khawatir sistemnya akan mudah diretas.

Orang Indonesia masih tidak percaya

The mobile voting app is being rolled out across Sumatra.
Aplikasi Blockchain yang digunakan oleh warga NU di Sumatera. (Eloise Skella)

Seorang pengusaha Henri Morgan Napitupulu, yang ikut terlibat dalam proyek blockchain NU tersebut menyebutkan bahwa teknologi ini memberikan transparansi dan berbeda dengan sistem pemungutan suara elektronik.

"Blockchain adalah salah satu solusi dalam usaha mengurangi rasa tidak percaya warga di Indonesia." kata Napitupulu.

"Masalah di Indonesia saat ini adalah ada banyak informasi palsu, ada banyak penghitungan palsu."

"Banyak orang di Indonesia tidak percaya dan mereka tidak percaya dengan lembaga penyelenggara pemilu."

Namun Chianese mengatakan bahwa teknologi ini bukanlah jawaban atas segala masalah yang ada.

Disebutnya walau teknologi ini memberikan kemudahan dan transparansi lebih besar bagi pihak berwenang dan pemantau pemilu, namun bisa juga menimbulkan rasa curiga lebih besar dari pemilih dan juga mengurangi kerahasiaan pemberian suara.

"Mereka tidak percaya dengan sistem karena mereka tidak percaya ini akan sepenuhnya tidak bisa diretas atau dimanipulasi." kata Chianesa.

"Entah itu disebabkan karena banyaknya informasi palsu atau juga intimidasi terhadap pemberi suara.

"Itulah sebabnya di banyak negara mereka masih menggunakan sistem kertas suara."

Lihat berita selengkapnya dalanm bahasa Inggris di sini



Tonton juga 'Brrr! Dingin-dingin Foto Bugil di Australia':

[Gambas:Video 20detik]


(ita/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed