DetikNews
Kamis 17 Mei 2018, 00:00 WIB

BPJS Kesehatan Raih Predikat Wajar Tanpa Modifikasian Keempat Kali

Advertorial - detikNews
BPJS Kesehatan Raih Predikat Wajar Tanpa Modifikasian Keempat Kali Acara Public Expose Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Kesehatan Tahun 2017 / dok. detikcom
Jakarta -

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) yang sebelumnya dikenal dengan istilah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut. Jika dihitung sejak periode PT Askes (Persero) ini merupakan predikat WTM ke-26 yang berhasil diraih oleh BPJS Kesehatan.

Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial dan BPJS Kesehatan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Data tersebut diperoleh dari laporan akuntan publik yang melakukan audit, Mirawati Sensi Idris dan telah berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited.

"Bukan cuma itu. Dari hasil pengukuran Good Governance tahun 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPJS Kesehatan juga mendapatkan nilai baik dengan skor aktual 85,63 dari skor maksimal 100," ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Public Expose Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Pencapaian tersebut, menurut Fachmi dapat diraih karena BPJS Kesehatan dikelola dengan sangat baik berdasarkan standar yang ada. "Kami berupaya betul menjaga segala sesuatunya dikelola dengan wajar sesuai dengan standar-standar yang ada," ujarnya.

Dari sisi kepesertaan, jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS) sampai akhir 2017 mencapai 187,9 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 197,4 juta jiwa pada 11 Mei 2018. Artinya, penduduk Indonesia telah ter-cover jaminan kesehatan lewat JKN-KIS sebanyak 76,6% dari 257,5 juta penduduk ditahun 2019 sesuai roadmap JKN-KIS.

Program JKN-KIS dinilai mampu menghindarkan masyarakat dari risiko membayar biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik yang memerlukan biaya tinggi. Menurut Fachmi, pengeluaran masyarakat untuk iuran JKN-KIS dapat dianggap sebagai investasi karena Program JKN-KIS terbukti mampu melindungi keluarga dari kemiskinan akibat penyakit berbiaya mahal.

"Mungkin pada awalnya, kalangan masyarakat yang mampu masih bisa menanggung biayanya. Tapi lama-kelamaan pasti ada satu titik di mana mereka tidak mampu lagi untuk membiayai penyakit-penyakit tersebut," terang Fachmi.

"Kalau dihitung-hitung, operasi jantung bisa habis ratusan juta rupiah. Biaya cuci darah sebulan bisa menghabiskan belasan juta. Biaya pengobatan penyandang thalassemia dan hemofilia bisa mencapai jutaan rupiah," sambungnya.

Saat Menyampaikan paparan di Public Expose Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Kesehatan Tahun 2017 / dok. BPJS KesehatanSaat Menyampaikan paparan di Public Expose Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Kesehatan Tahun 2017 / dok. BPJS Kesehatan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan sudah bermitra dengan 22.103 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas puskesmas, Dokter Praktik Perorangan (DPP), klinik TNI/Polri, klinik pratama, rumah sakit D pratama, dan dokter gigi praktik perorangan pada 2017. Sementara di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 2.385 rumah sakit dan klinik utama.

"Pada tahun 2017, pemanfaatan di FKTP mencapai 150,3 juta, di poliklinik rawat jalan rumah sakit sebesar 64,4 juta, dan rawat inap di rumah sakit sebanyak 8,7 juta. Jika ditotal, maka ada 223,4 juta pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat pelayanan. Artinya, rata-rata pemanfataan pelayanan kesehatan per hari kalender adalah 612.055 pemanfataan. Adapun total pemanfaatan dari 2014 sampai dengan 2017 adalah 640,2 juta pemanfaatan," jelas Fachmi.

Di tahun 2017 indeks kepuasan fasilitas kesehatan yang melayani pasien JKN-KIS, khusus di tingkat FKTP, indeks kepuasan mencapai 79,5%.

Sementara di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) adalah 75,7%. Angka-angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi dan sesuai angka yang ditetapkan pemerintah.

"Untuk tingkat kepuasan peserta JKN-KIS tahun 2017 juga masuk dalam kategori tinggi." kata Fachmi.

Lalu untuk jumlah pendapatan iuran JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan tahun 2017 mencapai Rp 74,25 triliun. Jika diakumulasikan selama 4 tahun, maka total iuran JKN-KIS mencapai Rp 235,06 triliun.

Ada 12.606 kantor cabang dan 59.937 unit ATM bank mitra BPJS Kesehatan (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) yang siap melayani pembayaran iuran peserta JKN-KIS. Peserta JKN-KIS juga bisa membayar iurannya melalui internet banking, sms banking, mesin EDC, autodebet, mobile banking, jaringan minimarket, Kader JKN, Kantor Pos, Pegadaian, aplikasi Go-Jek, hingga PayTren.

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2017, pada 2016 program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan.

"Dengan adanya JKN-KIS, 1 juta orang terselamatkan agar tidak jatuh miskin," ujar Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto saat memberikan sambutan di acara Public Expose Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Tahun 2017.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa JKN-KIS telah melindungi belasan juta orang miskin. Masyarakat bisa berobat gratis sehingga terhindar dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

"Di sini ada sekitar 15 juta orang miskin yang terlindungi, tidak jatuh lebih dalam lagi karena berobat gratis. Ini sudah bisa membuktikan bahwa program JKN-KIS memberikan perlindungan untuk kelompok bawah," jelasnya.


(adv/adv)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed