Eks Petinggi Militer AS Sebut Musuh Terbesar China di Laut China Selatan Adalah Dirinya Sendiri

ABC Australia - detikNews
Selasa, 14 Sep 2021 12:07 WIB
Australia dan sekutunya mencoba memastikan seberapa jauh Presiden China Xi Jinping ingin menerapkan dominasi negaranya di Laut China Selatan. (Xinhua via AP)
Jakarta -

Di tengah fokus menghadapi pandemi serta kembalinya Taliban di Afghanistan, Angkatan Laut dari berbagai negara telah berkumpul di wilayah perairan Laut China Selatan.

Sejumlah kesepakatan diplomatik telah dicapai untuk memastikan China tidak menguasai Laut China Selatan melalui kekuatan militer atau dengan intimidasi.

"Kita semua adalah negara yang berpikiran sama, mendukung gagasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata mantan Komandan Pasukan Amerika Serikat di Indo-Pasifik, Laksamana (purn.) Harry Harris kepada ABC.

"Kita semua harus khawatir dengan tindakan agresif China, tidak hanya di Laut China Selatan, tetapi juga di tempat lain," tambahnya.

China umumkan aturan baru

Mulai 1 September, media pemerintah China melaporkan penjaga pantai di negaranya sudah diberi kewenangan untuk menuntut kapal asing melaporkan isi kargonya saat melewati Laut China Selatan yang mereka klaim.

Harian Global Times melaporkan Angkatan Laut atau Penjaga Pantai China kini "berwenang untuk menghalau atau menolak masuknya kapal jika ditemukan akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional China".

Langkah ini tampaknya tidak berbahaya karena untuk kepentingan keamanan.

Tapi hal ini ditafsirkan sebagai ancaman terhadap pelayaran bebas di kawasan yang menurut PBB merupakan perairan internasional.

Seperti halnya China yang melakukan tekanan ekonomi ke Australia, di laut lepas sebuah kapal China dapat menargetkan kapal negara tertentu sebagai sinyal bagi yang lain.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana kepada CNN menyatakan prihatin dengan aturan baru itu karena dapat menyebabkan salah perhitungan di lapangan.

Mantan wakil kepala Organisasi Intelijen Pertahanan Australia, Michael Shoebridge, menyebut aturan baru itu sebagai "intimidasi dan paksaan berlebihan dari China".

"Masalah sebenarnya yaitu komandan kapal dan pesawat China di lapangan bisa berpikir bahwa mereka hanya melakukan apa yang diinginkan Xi Jinping, dengan menciptakan konfrontasi dan eskalasi," kata Shoebridge.

"Lantas akan ada masalah kebanggaan nasional, menyelamatkan muka, nasionalisme, bila sebuah peristiwa terjadi, para pemimpin merasa sulit untuk mundur," katanya.

Tekanan internasional meningkat

Laut China Selatan adalah jalur perairan strategis yang dilalui oleh sepertiga pelayaran dunia, senilai lebih dari $4 triliun dalam perdagangan.

China telah memperkuat dirinya di lebih dari 20 pulau di wilayah tersebut melalui pangkalan Angkatan Laut dan Angkatan Udara atau melalui patroli berkelanjutan.

Terlepas dari keputusan PBB lima tahun lalu, China terus mengklaim apa yang disebut sebagai "Sembilan Garis Terputus" di perairan lepas pantai negara-negara ASEAN:Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

Penjaga Pantai China telah mengancam dan melecehkan nelayan dari negara ASEAN ini sambil mendukung tindakan milisi armada penangkap ikannya sendiri.

Sekarang Amerika Serikat, Eropa, negara-negara ASEAN dan Australia melakukan aksi balasan.

Inggris telah mengirim armada perang Kapal Induk ke wilayah tersebut, dipimpin oleh kapal induk HMS Elizabeth dengan kapal perang Belanda di sampingnya.

Jet tempur AS telah melakukan latihan untuk menguji interoperabilitas jika terjadi krisis.

Awal tahun ini, Prancis melakukan hal serupa dan akhir tahun ini Jerman direncanakan mengirim kapal perangnya ke sana.

"Kita akan melihat peningkatan kehadiran Angkatan Laut dan pengawasan udara dari negara-negara kuat, terutama Eropa di Indo Pasifik," kata Shoebridge.

"Ini reaksi terhadap tumbuhnya kekuatan China, tetapi juga cara China menggunakan kekuatan itu. Mereka pastinya mendapatkan penolakan karena bagian dunia itu bukan milik mereka," tambahnya.

Mencapai kesepakatan diplomatik

Amerika Serikat berhasil meyakinkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk berkomitmen kembali untuk menempatkan tentara dan pelaut Amerika di wilayahnya.

Yang lebih menghebohkan adalah langkah Indonesia, yang merupakan pelopor Gerakan Nonblok (mengirimkan perwiranya ke China dan AS serta Australia untuk pelatihan).

Belum lama ini Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan AS untuk membangun pangkalan Pasukan Penjaga Pantai di Pulau Batam, lokasi strategis ke Laut China Selatan.

"Ini adalah langkah signifikan bahwa Pusat Pelatihan di Batam melibatkan Amerika Serikat secara langsung," kata Dewi Fortuna Anwar, seorang pengamat di Jakarta.

"Semakin terlihat bahwa Penjaga Pantai berada di tengah ancaman keamanan non-tradisional di Laut China Selatan, yang melibatkan elemen sipil seperti kapal penangkap ikan," jelasnya.

"Saya kira sulit dihindari untuk mengatakan bahwa ini bagian dari upaya mengimbangi China secara lunak," kata Dewi Fortuna.

Bulan lalu, Wakil Presiden AS Kamala Harris mengunjungi Singapura dan Vietnam, memperingatkan China: "Kami menyambut persaingan ketat - kami tidak mencari konflik."

"Kami akan angkat bicara bila ada tindakan Beijing yang mengancam tatanan internasional berbasis hukum," ujarnya.

Penempatan pasukan Amerika

Pekan lalu, Australia menandatangani kesepakatan dengan Indonesia tentang apa yang digambarkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai yang pertama dalam sejarah.

Kesepakatan itu mencakup kemungkinan pelatihan militer bersama di Australia dan prajurit Indonesia ikut dalam akademi militer di Australia.

Bukan hanya Indonesia. Menhan dan Menlu Australia juga akan bertemu dengan mitranya dari India dan Korea Selatan sebelum menuju ke Washington menghadiri pertemuan AUSMIN akhir pekan ini.

Australia dapat melihat kehadiran militer Amerika yang lebih besar di Darwin dan daerah Stirling di Australia Barat.

Peningkatan kapasitas lapangan di utara Australia dan bahkan di Kepulauan Cocos Keeling, bisa menjadi pangkalan bagi pengawasan udara regional.

"Cocos Keeling berada di jantung Indo Pasifik. Cukup kredibel untuk menganggapnya sebagai tempat di mana pesawat patroli maritim empat negara dapat beroperasi," jelas Shoebridge.

"Sangat penting mengupayakan semaksimal mungkin untuk mencegah eskalasi dan perang terbuka dengan RRC [Republik Rakyat China]," kata Laksamana Harris.

"Tidak ada yang menginginkan hal itu. Kami tak menginginkannya. China tidak menginginkannya. Tapi kita harus waspada terhadap perilaku agresif Tiongkok, baik di militer maupun di bidang ekonomi," katanya.

"RRC, perilaku buruknya sendiri, yang menunjukkan kepada negara lain betapa buruknya hal itu. Jadi, musuh terburuk mereka adalah dirinya sendiri," ucapnya.

Kedutaan Besar China di Canberra menolak permintaan wawancara dengan ABC dengan alasan lockdown dan situasi COVID-19.

Tahun lalu, juru bicara Kemenlu China menyatakan pihaknya "tidak pernah berusaha membangun kekuatan maritim di Laut China Selatan."

"Kami selalu memperlakukan tetangga di Laut China Selatan secara setara dan menahan diri semaksimal mungkin saat menjaga kedaulatan, hak, dan kepentingan kami," katanya.

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News.

(ita/ita)