Tuntutan ini diserukan karena munculnya sebuah laporan yang menunjukkan bahwa pemerintah Australia menyediakan visa bagi pekerja sektor agri makanan dalam sebuah program.
Diperkirakan terdapat 100.000 pekerja gelap di Australia, yakni mereka yang tidak memiliki visa kerja sehingga bekerja tanpa izin resmi, dan dua pertiganya bekerja di bidang pertanian.
Seorang pengacara masalah imigrasi yang bekerja untuk United Workers Union atau Serikat Pekerja negara tersebut, Sanmati Verma mengatakan pandemi sangat mempengaruhi para pekerja yang tidak memiliki dokumen dan akan terus berlangsung sepanjang proses vaksinasi.
"Pengalaman para pekerja tanpa dokumen ini sangat buruk selama pandemi," katanya.
"Tentu saja kalau tidak memiliki dokumen, mereka juga tidak memiliki akses ke Medicare [asuransi kesehatan warga Australia]. Namun bila tidak memiliki penghasilan, mereka tidak bisa membayar biaya perawatan kalau diperlukan."
Namun Dr Howe mengatakan keberhasilan kebijakan ini memerlukan dukungan dari semua pihak, dan adanya kemungkinan mendapat visa jangka panjang sehingga para pekerja gelap ini mau melaporkan diri.
"Yang diperlukan adalah pengakuan dari pemerintah dan partai oposisi (Partai Buruh) bahwa ini adalah sisi gelap dari industri pertanian."
Menteri Pertanian David Littleproud mengatakan bahwa amnesti bagi pekerja tidak terdokumentasi di bidang pertanian adalah ide yang baik, namun harus mempertimbangkan kekhawatiran keamanan nasional.
Dalam pernyataannya, Departemen Dalam Negeri mengatakan tidak mendukung ide memberikan visa bagi warga negara asing yang berada di Australia tanpa izin.
"Peraturan pengampunan bagi warga asing tanpa izin berpotensi menyebabkan meningkatnya pelanggaran terhadap UU Imigrasi," katanya.
"Meski perbatasan Australia masih ditutup, masih banyak faktor yang mendorong masuknya imigran ilegal ke sini."
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari berita dalam bahasa Inggris di sini
Simak juga 'Nihil Kasus Baru, Melbourne Longgarkan Lockdown':
(ita/ita)