Apa itu 'News Bargaining Code', Penyebab Facebook Batasi Konten Berita di Australia?

ABC Australia - detikNews
Jumat, 19 Feb 2021 15:49 WIB
Jakarta -

Facebook telah membatasi penggunanya di Australia untuk mendapatkan konten-konten berita dari dalam dan luar negeri.

Kamis kemarin (18/01), pengguna Facebook di Australia sudah tidak lagi melihat konten berita di 'NewsFeed' atau linimasa mereka.

Akun-akun Facebook milik perusahaan media dan penerbit konten berita juga tidak dapat diakses, termasuk halaman Facebook ABC Indonesia.

Langkah yang diambil Facebook untuk tidak lagi menayangkan konten berita di Australia adalah sebagai tanggapan atas gagasan Pemerintah Australia untuk meloloskan undang-undang 'News Media Bargaining Code'.

Twitter

Getty Images: Robert Cianflone: Postingan di akun Facebook media pemberitaan resmi ABC News Australia sudah tidak bisa diakses sejak hari Kamis (18/02). Namin Anda tetap bisa memperoleh berita secara langsung di website www.abc.net.au.

Apa kata media di Australia soal ini?

Tentunya jawabannya beragam, ada yang menolak atau menyambutnya.

Salah satu yang menyambut baik adalah perusahaan media seperti Nine, Seven, News Corp, dan Commercial Radio Australia.

Di bulan Mei, Direktur Utama Nine dan mantan Treasurer Australia, Peter Costello mengatakan kode etik ini nantinya harus bisa memaksa perusahaan digital, seperti Google dan Facebook, untuk membayar sekitar A$600 juta setahun kepada perusahaan media Australia.

Sementara Michael Miller, Direktur Eksekutif News Corp Australia menyambutnya dengan mengatakan adanya "perilaku yang tidak adil dan merusak" dari perusahaan raksasa teknologi, seperti yang dikutip dari Reuters.

"Hari-hari di mana platform teknologi menunggangi konten orang lain secara gratis telah berakhir," ujar Michael dalam pernyataan kepada ABC.

"Mereka memperoleh manfaat yang sangat besar dari penggunaan konten berita yang dibuat oleh orang lain dan inilah saatnya bagi mereka untuk berhenti menyangkal kebenaran ini."

Sementara ABC dan SBS, sebagai lembaga penyiaran dan media publik dikecualikan dari proses ini, karena pemerintah mengatakan pendapatan iklan bukanlah sumber pendanaan utama untuk media yang sumbernya didanai pajak warga Australia.

Samantha Floreani, seorang aktivis soal hak digital mengatakan jika Australia khawatir dengan keadaan jurnalisme di Australia, maka perusahaan harus memiliki pendanaan yang benar.

"Jika kita khawatir raksasa perusahaan teknologi menghasilkan pendapatan terlalu banyak, maka kita harus memberlakukan pajaknya dengan benar."

"Aturan kode etik ini tidak akan mengatur hal ini dan tidak akan menyelesaikan masalah ini," tulis Samantha dari Digital Rights Watch dalam kolom opini Sydney Morning Herald.

Artikel ini diproduksi oleh Erwin Renaldi dari berbagai sumber.

(ita/ita)