DetikNews
Follow detikcom Like Follow
Senin 06 May 2013, 09:35 WIB

Hakim Agung Supandi: Eksekusi Susno, MA Dijadikan Keranjang Sampah

- detikNews
Hakim Agung Supandi: Eksekusi Susno, MA Dijadikan Keranjang Sampah Supandi (ist.)
Jakarta - Kasus eksekusi Suno Duadji bak sinetron. Setelah melalui perdebatan pepesan kosong, Susno akhirnya menyerahkan diri ke Lapas Cibinong.

Eksekusi yang berlarut-larut itu sangat disayangkan oleh Dr Supandi. Berikut wawancara detikcom dengan hakim agung di kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung (MA) ini, Senin (6\/5\/2013):

Apa bisa dijelaskan, soal hasil riset Bapak?<\/strong>

Penelitian saya di Medan untuk disertasi saya tahun 2005. Ternyata --kita sudah membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)-- kok putusan pengadilan seolah-olah tidak dipatuhi. Kemudian timbul komentar bermacam-macam di masyarakat, sehingga muncul stigma di masyarakat, PTUN ibarat macan ompong, menang di atas kertas, tapi tidak dilaksanakan

Siapa yang salah dalam kasus tersebut?<\/strong>

Setelah saya teliti, yang salah bukan pengadilannya, bukan UU-nya, tetapi yang salah adalah kualitas budaya hukum aparatur negara kita yang masih sangat memprihatinkan.

Bagaimana solusi ke depan?<\/strong>

Kita membutuhkan ius constitundum<\/i>, hukum yang kita cita-citakan. Supaya dalam rancangan UU administrasi kita dicantumkan, pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dikualifikasi melawan perintah jabatannya dengan penjelasan yang bersangkutan telah gagal menjalankan peran organ negara hukum.

Apa sanksinya?<\/strong>

Sanksi bukan dwangsom<\/i> (uang paksa, red), bukan diumumkan di media, tapi copot dari jabatan, nonjob. Bukan sanksi pidana. Apabila ini diterapkan, Insyallah para pejabat kita akan patuh terhadap putusan pengadilan. Itu asumsi saya sebagai peneliti

Ini hanya berlaku untuk PTUN saja?<\/strong>

Untuk semua putusan pengadilan, baik PTUN, pidana atau perdata.

Bagaimana dengan putusan PTUN yang putusannya diketok, tetapi pejabat tersebut sudah dilantik? Seperti pelantikan Bupati Kotawaringin Barat, sudah dilantik, tetapi putusan MA menganulirnya beberapa bulan setelah pelantikan.<\/strong>

Kesalahan pejabatnya juga, apa yang dikatakan hukum, wajib dilaksanakan, pejabat ikuti saja, harus sami\\\'na wa atho\\\'na<\/i> (saya mendengar, saya taat).

Mengapa 30 persen saja putusan yang dipatuhi?<\/strong>

Menurut saya karena budaya hukumnya. Rekruitmennya bagus. Tapi harus dibangun budaya bahwa pejabat itu bukan individu. Dalam negara hukum, perilakunya harus hukum. Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah hukum dalam bentuk konkret, senang atau tidak senang wajib dilaksanakan.

Contohnya?<\/strong>

Mbulet<\/i> saja. Bermacam-macam alasan, seperti kasus inilah, eksekusi pidana (Susno Duadji-red), MA dijadikan keranjang sampah. Kok MA yang disalahkan? MA sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya. Tapi selalu dijadikan keranjang sampah


(asp/nwk)
Komentar ...
News Feed