DetikNews
Kamis 02 May 2013, 13:46 WIB

Hakim Konstitusi Arief: Bayar di Bawah UMR, Pengusaha Tak Bisa Dipidana

- detikNews
Jakarta - Pekan lalu Mahkamah Agung (MA) menghukum pengusaha Surabaya selama 1 tahun<\/a> penjara karena mengupah buruh di bawah UMR. Hakim konstitusi Arief Hidayat berpikir sebaliknya, seharusnya pengusaha tak bisa dipidana.

Berikut wawancara detikcom dengan Arief yang juga guru besar Universitas Diponegoro (Undip) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (2\/4\/2013):

Beberapa waktu lalu ada pengusaha Surabaya yang dihukum 1 tahun. Apa dengan pasal itu akan banyak pengusaha yang bisa dihukum karena tidak memenuhi upah minimum regional (UMP)?<\/strong>

Yaaaa, mustinya apakah itu bisa kena pidana? Perjanjian itu kan aspek perdata, kalau tidak dipenuhi kan ya gugatan perdata, bukan pidana. Kalau hubungan perburuhan itu hubungan perdata.

Bisa dijelaskan lebih lanjut?<\/strong>

Ini harus kita lihat, yang namanya UMR itu harus dipatuhi dan itu memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Buruh berada dalam posisi lemah dibanding pengusaha. Lha kalau misalnya ada upaya-upaya pengusaha untuk membayar di bawah UMR itu berarti harus ada pengawasan dari pemerintah. Apakah UMR itu dipenuhi.

Tapi bukan aspek pidana, saya melihatnya ke situ.

Jadi inilah fungsi pemerintah untuk memberikan kontrol pengawasan terhadap pengusaha yang tidak memberikan hak itu sesuai dengan UMR yang ditetapkan. Nggak bisa karena posisi buruh lemah terus \\\'kamu mau nggak saya bayar segini, kalau nggak mau ya sudah, cari pekerjaan lain\\\'.

Ini harus ada kontrol dari pemerintah. Fungsi kontrol dari Dinas Tenaga Kerja ini sebetulnya, buruh memang harus dilindungi. Untuk apa UMR ditetapkan kalau tidak untuk dipatuhi? Kan begitu.

Seorang pemimpin organisasi pengusaha mengusulkan, UMR harus tidak dipukul sama rata karena kasihan pengusaha-pengusaha kecil yang tak mampu membayar UMR. Ini bagamana?<\/strong>

Kalau itu harus kita lihat kepentingan yang ditentukan dari daerah. Nah sekarang misal ada kualifikasi. Misal pembantu rumah tangga biasanya di bawah UMR. Ini sektor formal atau tidak? Pembantu rumah tangga itu kan nggak ada perjanjian kerjanya. Yang kayak gini juga perlu diatur lebih lanjut.

Sebagai penegasan, perjanjian kerja itu masuk pidana atau perdata?<\/strong>

Perjanjian kerja itu perdata. Nggak terkait dengan pidana kalau saya melihat itu.

Seperti diketahui, UU No 13\/2003 Ketenagakerjaan pasal Pasal 90 ayat 1 berbunyi Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 <\/em>. Dalam Pasal 185 menyebutkan majikan yang melanggar pasal tersebut diancam hukuman pidana minimal 1 tahun penjara dan maksimal 4 tahun penjara dan delik ini masuk tindak pidana kejahatan.

Atas UU ini, MA menghukum pengusaha yang membayar gaji di bawah UMR Tjioe Christina Chandra. Vonis kasasi diadili oleh ketua majelis hakim Zaharuddin Utama dengan anggota majelis Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun dalam perkara nomor 687 K\/Pid.Sus\/2012.



(asp/nrl)
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed