DetikNews
Selasa 21 Dec 2010, 15:53 WIB

Peneliti ICW: Pemilukada Sepanjang 2010 Didominasi Politik Uang

- detikNews
Peneliti ICW: Pemilukada Sepanjang 2010 Didominasi Politik Uang
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium banyak masalah dalam pelaksanaan pemilukada sepanjang 2010. Dari 1.517 temuan ICW dalam pelaksanaan pemilukada 2010, ada 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung.

\\\"Dari total 1.517 temuan, terjadi 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung. Artinya praktik money politic masih sangat mendominasi,\\\" kata peneliti ICW Abdullah Dahlan dalam perbincangan dengan detikcom.

Berikut ini perbincangan detikcom dengan alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini, Selasa (21\/12\/2010):

Adakah temuan ICW dalam pemilukada 2010?<\/strong>

Banyak persoalan di dalam 2010. Misal dari temuan kita, modus politik uang mendominasi. Dari total 1.517 temuan, terjadi 1.053 kasus praktik pembagian uang secara langsung. Artinya praktik money politic masih sangat mendominasi.

Selain itu juga modus penggunaan kebijakan keuangan daerah, ketika incumbent maju. Misal penggunaan APBD untuk proses pemilukada. Lalu program pemerintah yang momentum pemberiannya digunakan untuk domain pemilukada. Sisi lain yang kita temukan juga penggunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan yang totalnya ada 504 kasus.

Penggunaan program populis dalam APBN yaitu 115 kasus, lalu pelibatan birokrasi atau pejabat ada 117 kasus. Ini menunjukkan di level kebijakan dan struktur birokrasi sangat rentan digunakan untuk penyimpangan.

Program populis seperti apa?<\/strong>

Misalnya dengan pembagian tabung gas (program konversi minyak tanah ke gas dengan), pembagian sembako, hand tractor, mesin boat untuk nelayan, pupuk. Ini adalah kebijakan populis pemda bukan kandidat tapi seolah-olah yang memberikan adalah kandidat.

Mengapa ini terjadi?<\/strong>

Kontrol penyelenggara yang lemah. Dalam data dari Bawaslu dan Komisi II DPR hingga Mei 2010, kasus administratif masih banyak. 1.645 Pelanggaran disampaikan Bawaslu. Dari angka itu terdapat 1.383 pelanggaran administratif dan ada pelanggaran pidana 169.

Di wilayah administratif, yang berkait dengan penyelenggara pemilu menunjukkan ada fungsi yang tidak maksimal, sehinga pelanggaran administratif terjadi, termasuk pelanggaran pidana.

Yang menarik juga, per Desember telah digelar 244 pemilukada, di mana yang disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ada 232. Artinya sudah 80 persen lebih pemilukada bermasalah. Ini artinya banyak temuan dan pelanggaran. Ada catatan bagi kita, kenapa justru tim sukses memiliki info pelanggaran ketimbang Panwas. Walaupun tidak semua kasus diterima MK, namun menunjukkan ada persoalan besar dalam integritas pelaksanaan.

Yang paling memicu perilaku koruptif itu di mana?<\/strong>

Di penyalahgunaan kewenangan, di mana ada potensi menggunakan kebijakan daerah. Incumbent yang maju bisa menggunakan anggaran daerah untuk pemenangan pemilukada dan untuk menggerakkan birokrasi. Birokrasi tidak cukup netral.

Incumbent bukan hanya bupati atau walikota, misalnya, tapi juga struktur di dalamnya. Di sisi lain, ini kelemahan juga karena regulasi tidak menjangkau. Di luar tahapan itu juga jadi locus.

Kami juga menemukan, aktor yang terpilih dalam pemilukada ada yang masih menyandang status tersangka dan terdakwa ada 10 orang. Bahkan yang sudah terdakwa belum dinonaktifkan. Ini menunjukkan, dari sisi pengaturan penyelenggaraan pemilukada masih memberi ruang bagi calon terindikasi korupsi dan dalam track record buruk bisa terlibat dalam kontestasi pemilukada.

Di UU Otda, syarat sebagai calon kepala daerah disebutkan, jika melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan sudah in cracht dilarang ikut. Tapi bagaimana dengan seseorang yang sudah tersangka. Usulan kita, persyaratan calon diperketat, sehingga seharusnya ketika sedang dalam proses hukum, seseorang itu dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilukada.

Jika calon diajukan parpol, maka bila seorang tersangka menjadi calon kepala daerah, parpol juga bermasalah?<\/strong>

Ini menunjukkan, dengan kandidat yang bermasalah, parpol tidak cukup serius untuk memilih yang bersih. Bisa dilihat juga bahwa status tersangka dibiarkan berlama-lama karena tidak segera diproses. Sebab ada 147 izin pemeriksaan untuk kepala daerah. Kalau sudah ada ini seharusnya penegak hukum bisa bekerja lebih cepat.

Ini memberikan kesempatan bagi tersangka yang mungkin nanti statusnya jadi terdakwa untuk terpilih. Kalau terpilih, konsekuensinya apa? Dengan track record begitu, maka beban bagi birokrasi akan semakin berat.

Lalu ketika proses hukum berlanjut, misalnya seseorang itu menjadi terdakwa, maka hasil pemilihan kepala daerah jadi tidak bermakna. Bagaimana tidak bermakna, karena sudah memilih pemimpin, tapi kemudian dinonaktifkan di awal masa jabatan. Ini menjadikan cost demokrasi mahal.

Komitmen parpol masih lemah?<\/strong>

Terus terang saya kecewa parpol yang tetap mencalonkan figur yang bermasalah. Dari aspek kandidat sendiri, kita duga ada transaksi saat akan maju sebagai kandidat sehingga terjadi kandidasi buying.

Parpol tidak mencari figur tepat dan bersih, tetapi lebih pada modalnya. Ini menunjukkan komitmen rendah dalam agenda pemberantasan korupsi.

Siapa saja aktor yang terindikasi koruptif dalam pemilukada itu?<\/strong>

Dari temuan kami, paling banyak tim sukses, pasangan calon dan perangkat pemerintah.

Birokrasi juga seringkali tidak netral, karena kadang jadi instrumen yang menentukan. Kita jadi terjebak dalam demokrasi liberal yang menghalalkan segala cara, mencari jalan pintas dalam membangun trust.

Kesannya yang terjadi ini lebih pada transaksional ketimbang bassic trust. Mesin partai tidak bergerak maksimal yang akibatnya terjadilah politik uang itu. Memang aktor pemodal ini kemudian dianggap penting.

Untuk menggelar pemilukada memang tidak murah. Kalau pemilukada yang digelar ada 224, lalu kita rata-ratakan ada 3 calon di mana 1 calon membutuhkan dana Rp 5 miliar, maka dana yang dikeluarkan sekitar Rp 3,5 triliun. Ini baru di level kandidat, belum untuk level penyelenggara pemilu.

Diakomodasinya sumbangan maksimal perusahaan ke parpol yang dinaikkan menjadi Rp 7,5 miliar semakin rawan penyimpangan?<\/strong>

Kalau dikaitkan RUU Parpol sekarang, ini semakin menyuburkan untuk politik transaksional. Nanti dikhawatirkan ada kooptasi pemodal. Kalau pengusaha sudah mendominasi maka bisa menghegemoni kekuatan parpol. Kalau sudah ada dominasi pengusaha, sulit bagi pemerintah terpilih untuk menjaga indepensi dan bahkan tersandera kepentingan pemodal.

Dana kampanye cukup dari pemerintah saja?<\/strong>

Usulan itu bisa saja.Tapi di level pendanaan kampanye perlu ada ide pembatasan belanja kampanye. Buat gambaran, kalau kita lomba balap mobil F1, di sana instrumen diatur semua. Diatur pula speknya apa. Kalau tidak diatur, nanti yang turbo bisa melaju duluan. Yang diatur dalam penyelenggaraan pemilukada baru batasan penerimaan, bukan batasan pengeluaran.

Dana kampanye kadang hanya untuk memenuhi syarat formal, tidak mencantumkan nilai sumbangan sebenarnya. Hanya digunakan sebagai syarat administratif sebagai kewajiban kandidat. Hal itu bisa dilihat dari tidak seimbangnya jumlah baliho iklan calon dengan laporan dananya.

Prinsipnya, kenapa orang berlomba keluarkan dana banyak karena ada ketidakseimbangan untuk mendapat tempat mempublikasikan diri. Dominasi informasi menjadi perebutan para calon pada akhirnya.

Untuk menekan pengeluaran di sini, sebenarnya negara bisa mengambil peran. Misalnya saja dengan iklan di televisi lokal, dan kapasitasnya disamakan. Perlu kesetaraan dalam memberikan ruang informasi kepada pemilih. Karena liberal, maka siapa yang bermodal banyak menguasai media publikasi.

Punishment juga belum maksimal?<\/strong>

Ya. Punishement terhadap pelanggaran pemilu sekarang perlu dimaksimalkan. Jarang kita lihat pelanggaran pemilu tuntas di daerah, tahu-tahu dimajukan ke MK. Bisa jadi juga saya kira, KPUD dan Panwas tersandera kebijakan elite daerah karena kebijakan pencairan anggaran daerah untuk pemilukada maupun pengawasan harus dengan persetujuan elit daerah.

Ini akan bahaya jika unsur dari birokrasi daerah, yakni incumbent maju dalam pemilukada. Khawatir ada kompromi, jadi independensi pemilu akan terganggu.

Anggaran pemilukada seharusnya terpusat. Karena KPU dan KPUD itu hirarki vertikal, maka harus dari pusat, jadi terhindar dari intervensi politik.

Berkaitan dengan cost demokrasi yang berbiaya tinggi, KPU maupun KPUD tidak maksimal dalam melakukan audit aset pemilu maupun pemilukada. 2009 Kan baru pemilu nasional, lalu pada 2010 pemilukada. Anggaran pemilukada membengkak, terutama logistik. Untuk menekan itu, seharusnya melakukan audit aset, entah logistik atau apa yang masih bisa dilakukan. Mislanya apakah kotak suara perlu dianggarkan lagi atau tidak. Kalau lemah audit asetnya akan membuat pengeluaran besar, dan pengeluaran menjadi rawan korupsi juga.

Apakah klausul pemilihan gubernur oleh DPRD menjadi pilihan tepat?<\/strong>

Mau dipilih langsung atau oleh DPRD, praktik korupsi di daerah tidak berubah. Ketika konsep otonomi daerah dibangun kan satu paket dengan kepala daerah. Ada kewenangan daerah yang diberikan, ada partisipasi yang mau dikembangkan.

Sejalan dengan pemikiran \\\'yang diberi layanan harus tahu siapa yang memberi layanan\\\' maka lebih tepat jika dengan pemilihan langsung. Tidak tepat jika satu periode gagal langsung diubah format pemilihannya.

Pemilukada masih relevan dengan beberapa catatan. 232 Kasus yang diperkarakan di MK, menunjukkan pelanggaran di tingkat daerah tidak tertangani dan belum ada pengawasan maksimal. Perlu dipikirkan apakah ke depannya perlu peradilan pemilu sehingga tidak usah berproses terlalu jauh ke MK untuk menangani dugaan pelanggaran di pemilukada.
(vit/fay)
Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi", Senin - Jumat pukul 04.15 - 05.00 WIB, dan Sabtu - Minggu pukul 04.00 - 05.00 WIB hanya di Trans TV
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed