Detik.com News
Detik.com
Senin, 20/01/2014 15:08 WIB

Korban Lumpur Lapindo di Perumahan KNV Gelar Istighosah Tuntut Sertifikat

Suparno - detikNews
Korban Lumpur Lapindo di Perumahan KNV Gelar Istighosah Tuntut Sertifikat Foto: Suparno
Sidoarjo - Warga korban lumpur Lapindo yang menempati perumahan di Perum Kahuripan Nirwana Village (KNV) Sidoarjo menggelar istighosah menuntut agar sertifikat dan tanah makam segera direalisasi.

Ratusan warga korban lumpur yang didominasi kaum hawa ini sejak pagi pukul 10.00 WIB antusias berdatangan. Sebelum doa bersama, mereka secara bergantian tanda tangan di kain putih sepanjang 80 meter.

"Ini adalah bentuk kesepakatan warga agar sertifikat dan tanah makom segera diselesaikan," kata seorang warga bernama Nurul (31) kepada wartawan.

Sementara Ketua RW 7 Ali Rahmad (34) mengaku sudah menempati rumah KNV 5 tahun lalu. "Tapi sampai saat ini belum memiliki sertifikat. Selain kami berusaha secara lahiriah, kami juga berusaha secara batiniah," ujarnya

Dia mengaku pihak pengembang PT Mutiara Mansyur Sejahtera (MMS) menjanjikan setelah satu tahun menempati rumah dan akan mengeluarkan sertifikat.

"Sampai saat ini korban lumpur yang tinggal di Perum KNV yang belum mendapatkan sertifikat sebanyak 1.200. Harapannya dengan kegiatan ini bertujuan mengugah hati pengembang," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%