detikcom

Senin, 20/01/2014 15:08 WIB

Korban Lumpur Lapindo di Perumahan KNV Gelar Istighosah Tuntut Sertifikat

Suparno - detikNews
Foto: Suparno
Sidoarjo - Warga korban lumpur Lapindo yang menempati perumahan di Perum Kahuripan Nirwana Village (KNV) Sidoarjo menggelar istighosah menuntut agar sertifikat dan tanah makam segera direalisasi.

Ratusan warga korban lumpur yang didominasi kaum hawa ini sejak pagi pukul 10.00 WIB antusias berdatangan. Sebelum doa bersama, mereka secara bergantian tanda tangan di kain putih sepanjang 80 meter.

"Ini adalah bentuk kesepakatan warga agar sertifikat dan tanah makom segera diselesaikan," kata seorang warga bernama Nurul (31) kepada wartawan.

Sementara Ketua RW 7 Ali Rahmad (34) mengaku sudah menempati rumah KNV 5 tahun lalu. "Tapi sampai saat ini belum memiliki sertifikat. Selain kami berusaha secara lahiriah, kami juga berusaha secara batiniah," ujarnya

Dia mengaku pihak pengembang PT Mutiara Mansyur Sejahtera (MMS) menjanjikan setelah satu tahun menempati rumah dan akan mengeluarkan sertifikat.

"Sampai saat ini korban lumpur yang tinggal di Perum KNV yang belum mendapatkan sertifikat sebanyak 1.200. Harapannya dengan kegiatan ini bertujuan mengugah hati pengembang," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%