Detik.com News
Detik.com
Senin, 20/01/2014 15:08 WIB

Korban Lumpur Lapindo di Perumahan KNV Gelar Istighosah Tuntut Sertifikat

Suparno - detikNews
Korban Lumpur Lapindo di Perumahan KNV Gelar Istighosah Tuntut Sertifikat Foto: Suparno
Sidoarjo - Warga korban lumpur Lapindo yang menempati perumahan di Perum Kahuripan Nirwana Village (KNV) Sidoarjo menggelar istighosah menuntut agar sertifikat dan tanah makam segera direalisasi.

Ratusan warga korban lumpur yang didominasi kaum hawa ini sejak pagi pukul 10.00 WIB antusias berdatangan. Sebelum doa bersama, mereka secara bergantian tanda tangan di kain putih sepanjang 80 meter.

"Ini adalah bentuk kesepakatan warga agar sertifikat dan tanah makom segera diselesaikan," kata seorang warga bernama Nurul (31) kepada wartawan.

Sementara Ketua RW 7 Ali Rahmad (34) mengaku sudah menempati rumah KNV 5 tahun lalu. "Tapi sampai saat ini belum memiliki sertifikat. Selain kami berusaha secara lahiriah, kami juga berusaha secara batiniah," ujarnya

Dia mengaku pihak pengembang PT Mutiara Mansyur Sejahtera (MMS) menjanjikan setelah satu tahun menempati rumah dan akan mengeluarkan sertifikat.

"Sampai saat ini korban lumpur yang tinggal di Perum KNV yang belum mendapatkan sertifikat sebanyak 1.200. Harapannya dengan kegiatan ini bertujuan mengugah hati pengembang," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%