detikcom

Jumat, 04/10/2013 16:34 WIB

Tarif Tol Surabaya-Gempol akan Naik

Rista Rama Dhany - detikNews
ilustrasi (ist)
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto telah menyetujui kenaikan tarif 13 ruas tol yang telah memenuhi syarat Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Salah satu ruas tol yang tarifnya mengalamai penyesuaian adalah Surabaya-Gempol. Dari Rp 3.500 naik Rp 4.000. Tarif baru itu akan berlaku mulai 11 Oktober 2013.

"SK Tarif kenaikan sudah saya teken (Jumat 4/10/2014)," ucap Djoko ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Djoko menambahkan, keputusan kenaikan 13 ruas jalan tol tersebut disetujui karena berdasarkan aturan memang sudah seharusnya tarif tol naik tahun ini.

"Secara aturan kenaikan tarif jalan tol itu naik tarifnya tiap dua tahun sekali berdasarkan angka inflasi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik (Puskompu) Kementerian PU Danis H Sumadilaga mengatakan kenaikan akan berlaku mulai 11 Oktober 2013.

"Kenaikan tarif jalan tol ini didasarkan atas laju inflasi pada masing-masing wilayah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu dua tahun terakhir yang berkisar 12-16%. SK ini diteken pada hari ini dan akan berlaku satu minggu setelahnya, artinya 11 Oktober 2013," ucap Danis.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rrd/gik)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%