Detik.com News
Detik.com
Jumat, 04/10/2013 16:34 WIB

Tarif Tol Surabaya-Gempol akan Naik

Rista Rama Dhany - detikNews
Tarif Tol Surabaya-Gempol akan Naik ilustrasi (ist)
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto telah menyetujui kenaikan tarif 13 ruas tol yang telah memenuhi syarat Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Salah satu ruas tol yang tarifnya mengalamai penyesuaian adalah Surabaya-Gempol. Dari Rp 3.500 naik Rp 4.000. Tarif baru itu akan berlaku mulai 11 Oktober 2013.

"SK Tarif kenaikan sudah saya teken (Jumat 4/10/2014)," ucap Djoko ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Djoko menambahkan, keputusan kenaikan 13 ruas jalan tol tersebut disetujui karena berdasarkan aturan memang sudah seharusnya tarif tol naik tahun ini.

"Secara aturan kenaikan tarif jalan tol itu naik tarifnya tiap dua tahun sekali berdasarkan angka inflasi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik (Puskompu) Kementerian PU Danis H Sumadilaga mengatakan kenaikan akan berlaku mulai 11 Oktober 2013.

"Kenaikan tarif jalan tol ini didasarkan atas laju inflasi pada masing-masing wilayah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu dua tahun terakhir yang berkisar 12-16%. SK ini diteken pada hari ini dan akan berlaku satu minggu setelahnya, artinya 11 Oktober 2013," ucap Danis.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rrd/gik)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%