Detik.com News
Detik.com

Selasa, 24/09/2013 12:57 WIB

Pilgub Jatim

Sidang MK Hari Ini, Kubu Berkah Persoalkan Dana APBD

Rois Jajeli - detikNews
Sidang MK Hari Ini, Kubu Berkah Persoalkan Dana APBD
Surabaya - Sidang gugatan hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar pada hari ini.

Kubu pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) menyoroti dugaan penggunaan dana APBD Pemprov Jawa Timur yang dilakukan KarSa sebagai pasangan incumbent.

Calon Wakil Gubernur Herman S Sumawiredja menilai, dalam pemilihan kepala daerah penggunaan APBD untuk meraih dukungan rakyat menjadi tren baru dalam dunia politik Indonesia, terutama menjelang pemilu.

"Cara menang dengan curang itu adalah kejahatan politik yang harus diadili," kata Herman melalui rilis yang diterima detikcom, Selasa (24/9/2013).

Katanya, modus baru kejahatan politik tersebut tidak bisa dibawa ke ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

"Hanya bisa diajukan dan bisa diputus MK," terangnya. Kata mantan Kapolda Jatim ini, dana hibah dan bantuan sosial menjelang pilgub mengalami kenaikan yang signifikan, serta ada bantuan untuk pemerintahan desa.

Dalam rilis itu disebut nilainya melebihi Rp 5 triliun. "Ada kejanggalan dan aneh pada 2013 ini terjadi beberapa kali perubahan anggaran," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/gik)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%