Detik.com News
Detik.com

Senin, 23/09/2013 17:17 WIB

Korupsi Perjalanan Dinas Rp 1 Miliar

Kejari Lamongan Tetapkan Empat Ketua Komisi DPRD Jadi Tersangka

Eko Sujarwo - detikNews
Lamongan - Setelah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas senilai lebih Rp 1 miliar, kini Kejari Lamongan menetapkan lagi 4 tersangka baru. Ke-4 tersangka baru tersebut adalah ketua komisi di DPRD Lamongan.

Kasi Intel Kejari Lamongan, Arfan Halim kepada wartawan mengatakan, ke-4 tersangka baru yang ditetapkan ketua komisi D berinisial N, ketua komisi C berinisial S, ketua Komisi A berinisial J dan bekas ketua komisi B berinisial S, yang kini akan maju dalam pileg 2014 di DPRD Provinsi Jatim.

Arfan menjelaskan, ke 4 tersangka baru didapatkan setelah pihaknya memeriksa lanjutan 3 tersangka lama kasus penyelewengan anggaran perjalanan dinas tahun 2012. Dia menuturkan selain 4 tersangka baru, tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah.

Sementara modus yang dilakukan 4 tersangka baru berbeda dengan 3 tersangka lama. Jika 3 tersangka lama adalah penyalahgunaan administrasi, kali ini 4 tersangka baru ini adalah pemakai anggaran dan ikut dalam proses penyelewengan anggaran.

"Kemungkinan besar bisa bertambah tersangka baru seiring dengan pemeriksaan yang kami lakukan," jelasnya.

Berdasarkan hitungan sementara kejaksaan, kata Arfan, kerugian negara penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas ini lebih Rp 1 miliar. Namun, untuk kerugian yang pasti pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebelumnya, Rabu (5/6) lalu menetapkan 3 tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas tahun 2012. Ketiga tersangka adalah sekretaris DPRD Lamongan, pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPRD Lamongan dan biro perjalanan (travel) yang ditunjuk. Tersangka-tersangka ini muncul setelah 100 pejabat di Lamongan diperiksa.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%