Detik.com News
Detik.com
Senin, 23/09/2013 17:17 WIB

Korupsi Perjalanan Dinas Rp 1 Miliar

Kejari Lamongan Tetapkan Empat Ketua Komisi DPRD Jadi Tersangka

Eko Sujarwo - detikNews
Lamongan - Setelah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas senilai lebih Rp 1 miliar, kini Kejari Lamongan menetapkan lagi 4 tersangka baru. Ke-4 tersangka baru tersebut adalah ketua komisi di DPRD Lamongan.

Kasi Intel Kejari Lamongan, Arfan Halim kepada wartawan mengatakan, ke-4 tersangka baru yang ditetapkan ketua komisi D berinisial N, ketua komisi C berinisial S, ketua Komisi A berinisial J dan bekas ketua komisi B berinisial S, yang kini akan maju dalam pileg 2014 di DPRD Provinsi Jatim.

Arfan menjelaskan, ke 4 tersangka baru didapatkan setelah pihaknya memeriksa lanjutan 3 tersangka lama kasus penyelewengan anggaran perjalanan dinas tahun 2012. Dia menuturkan selain 4 tersangka baru, tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah.

Sementara modus yang dilakukan 4 tersangka baru berbeda dengan 3 tersangka lama. Jika 3 tersangka lama adalah penyalahgunaan administrasi, kali ini 4 tersangka baru ini adalah pemakai anggaran dan ikut dalam proses penyelewengan anggaran.

"Kemungkinan besar bisa bertambah tersangka baru seiring dengan pemeriksaan yang kami lakukan," jelasnya.

Berdasarkan hitungan sementara kejaksaan, kata Arfan, kerugian negara penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas ini lebih Rp 1 miliar. Namun, untuk kerugian yang pasti pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebelumnya, Rabu (5/6) lalu menetapkan 3 tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas tahun 2012. Ketiga tersangka adalah sekretaris DPRD Lamongan, pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPRD Lamongan dan biro perjalanan (travel) yang ditunjuk. Tersangka-tersangka ini muncul setelah 100 pejabat di Lamongan diperiksa.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%