detikcom
Minggu, 04/08/2013 17:22 WIB

Pengamat: Pertarungan Pilgub Jatim 2013, KarSa vs Bambang-Said

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 diikuti 4 pasangan calon. Namun, Pilgub yang digelar 29 Agustus ini diprediksi sebagai pertarungan antara Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dengan pasangan yang diusung PDIP, Bambang DH-Said Abdullah.

"Pilgub Jatim kali ini hanya adu strategi Karsa dengan Bambang. Meskipun lolos ikut pilgub, Khofifah variabel pengganggu sedikit," ujar pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Minggu (4/8/2013).

2 Pasangan lainnya yakni Eggi Sudjana-M Sihat dan Khofifah Indar Parawansa dengan purnawirawan polisi Herman S Sumawiredja tidak masuk dalam perhitungan. Khofifah yang diusung PKB dan beberapa parpol non parlemen, dinilai hanya sebagai variable pengganggu di Pilgub Jatim.

Hariyadi menerangkan, kekuatan Khofifah dalam pilgub kali ini mungkin sudah tak sekuat pada kompetisi 5 tahun lalu. Namun, keberadaannya tetap akan menggerus suara dari pasangan KarSa.

"Kenapa, karena konstituen Khofifah itu berhimpitan dengan konstituen Gus Ipul. Sehingga pastilah suara menjadi terbelah. Tapi tidak mengurangi secara signifikan dan sebagian besar suaranya masih ke Gus Ipul," tuturnya.

Kekuatan Khofifah juga berbeda pada saat Pilgub Jatim 2008 lalu. Saat itu, posisi Khofifah dan Gus Ipul sama-sama menjadi ketua badan otonom (banom) Nahdlatul Ulama (NU). Khofifah sebagai Ketua PP Muslimat, sedangkan Gus Ipul sebagai Ketua PP GP Ansor. Sehingga, sesama banom tidak bisa saling mengintervensi satu sama lainnya.

Tapi pada Pilgub 2013 tahun ini, posisinya sudah berbeda. Khofifah masih di banom menjadi Ketua PP Muslimat. Sedangkan Gus Ipul meningkat menjadi salah satu Ketua PBNU. Potensi Gus Ipul untuk mengintervensi ke semua banom termasuk Muslimat lebih besar ketimbang Khofifah.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%