Detik.com News
Detik.com
Selasa, 09/07/2013 14:19 WIB

Rapat Pembahasan Pergantian Wawali Surabaya Dihujani Interupsi

Zainal Effendi - detikNews
Surabaya - Pasca pengunduran diri Bambang DH, DPRD Surabaya mulai membahas pergantian siapa yang akan menduduki kursi wakil walikota Surabaya dengan menggelar rapat paripurna.

Rapat dengan agenda pembentukan panitia pemilihan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ahmad Suyanto ini diwarnai interupsi para anggota dewan yang hadir. Rapat paripurna dinilai tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.

"Harusnya dibentuk panitia khusus terlebih dahulu. Baru kemudian dibentuklah panitia pemilihan sesuai dengan hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri," kata Masduki Thoha, anggota Fraksi PKB saat interupsi, Selasa (9/7/2013).

Masduki pun meminta agar rapat paripurna dihentikan, karena rapat paripurna yang digelar siang ini digelar setelah Badan Musyawarah menggelar rapat dan langsung menetapkan rapat paripurna untuk pembentukan panitia pemilihan wakil wali kota.

"Ini jelas salah dan keliru serta tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan wakil walikota," tutur Masduki mengakhiri interupsinya kepada pimpinan rapat.

Hal senada diungkapkan Erick R Tahalele, anggota Fraksi Golkar yang mengatakan bahwa proses pergantian wawali harus dilakukan sesuai dengan aturan mekanisme. Karena pihaknya khawatir akan berdampak hukum dikemudian hari jika tidak dilakukan dengan sesuai mekanisme.

"Kalau harus dibentuk Pansus pemilihan maka ya dibentuk dahulu, baru dibentuk Panitia Pemilihan," ujarnya.

Hal ini membuat Ahmad Suyanto, menskors beberapa menit untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan fraksi. "Kami minta masing-masing ketua fraksi berkumpul untuk melakukan koordinasi," katanya.

Saat ini, unsur pimpinan DPRD dan seluruh ketua fraksi sedang melakukan lobi di ruang khusus DPRD Surabaya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bdh/bdh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%