detikcom
Selasa, 09/07/2013 14:19 WIB

Rapat Pembahasan Pergantian Wawali Surabaya Dihujani Interupsi

Zainal Effendi - detikNews
Surabaya - Pasca pengunduran diri Bambang DH, DPRD Surabaya mulai membahas pergantian siapa yang akan menduduki kursi wakil walikota Surabaya dengan menggelar rapat paripurna.

Rapat dengan agenda pembentukan panitia pemilihan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ahmad Suyanto ini diwarnai interupsi para anggota dewan yang hadir. Rapat paripurna dinilai tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.

"Harusnya dibentuk panitia khusus terlebih dahulu. Baru kemudian dibentuklah panitia pemilihan sesuai dengan hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri," kata Masduki Thoha, anggota Fraksi PKB saat interupsi, Selasa (9/7/2013).

Masduki pun meminta agar rapat paripurna dihentikan, karena rapat paripurna yang digelar siang ini digelar setelah Badan Musyawarah menggelar rapat dan langsung menetapkan rapat paripurna untuk pembentukan panitia pemilihan wakil wali kota.

"Ini jelas salah dan keliru serta tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan wakil walikota," tutur Masduki mengakhiri interupsinya kepada pimpinan rapat.

Hal senada diungkapkan Erick R Tahalele, anggota Fraksi Golkar yang mengatakan bahwa proses pergantian wawali harus dilakukan sesuai dengan aturan mekanisme. Karena pihaknya khawatir akan berdampak hukum dikemudian hari jika tidak dilakukan dengan sesuai mekanisme.

"Kalau harus dibentuk Pansus pemilihan maka ya dibentuk dahulu, baru dibentuk Panitia Pemilihan," ujarnya.

Hal ini membuat Ahmad Suyanto, menskors beberapa menit untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan fraksi. "Kami minta masing-masing ketua fraksi berkumpul untuk melakukan koordinasi," katanya.

Saat ini, unsur pimpinan DPRD dan seluruh ketua fraksi sedang melakukan lobi di ruang khusus DPRD Surabaya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
66%
Kontra
34%