Detik.com News
Detik.com
Kamis, 27/06/2013 14:57 WIB

Kasus Briptu Rani, Kapolres Mojokerto Dicopot

Norma Anggara - detikNews
Kasus Briptu Rani, Kapolres Mojokerto Dicopot
Surabaya - Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi) terhadap AKBP Eko Puji Nugroho telah digelar. Hasilnya, Kapolres Mojokerto itu terbukti melakukan tindakan yang tak patut dilakukannya kepada Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni.

"Kapolres Mojokerto terbukti melanggar Pasal 7 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri," kata AKBP Awi Setiyono di Polda Jatim, Kamis (27/6/2013).

"Kapolres Mojokerto terpaksa kena mutasi demosi, dipindah ke jabatan yang lebih rendah," tambah Awi.

Apakah Eko terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan Briptu Rani yang menyebutkan hal-hal melecehkan?

"Kami tidak bisa menyebutkan secara detil. Kami menyebut itu hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang pimpinan," tambah Awi.

Apakah tuduhan ibunda Briptu Rani, Raya Situmeang, yang menyebutkan Kapolres Mojokerto pernah mengukur baju dinas dan menempelkan tangannya ke tubuh Briptu Rani?

"Kami sudah mendatangkan 6 saksi, salah satunya tukang jahit yang hadir saat peristiwa itu terjadi. Iya, yang soal mengukur baju dinas, itu benar. Tapi itu bukan pelecehan kan?," tutur Awi.

Untuk diketahui, Raya Situmeang ibunda Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni (25) beberapa waktu lalu membuat 5 pengakuan tentang perbuatan yang dilakukan Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho kepada anaknya.

Salah satu pengakuan Raya, Briptu Rani yang sempat menjadi Sekpri AKBP Eko Puji Nugroho pernah dipaksa menemani karaoke teman Kapolres. Rani juga disebut pernah dipegang-pegang, saat Kapolres ingin mengukur baju dinasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nrm/iwd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%