detikcom
Selasa, 25/06/2013 05:29 WIB

Tangkap Perwira Polda Jateng Terkait Suap Jabatan, Polri Tuai Apresiasi

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Ilustrasi
Jakarta - Penangkapan perwira Polda Jateng oleh Bareskrim Mabes Polri mendapat apresiasi. Hal ini dinilai menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas praktik dalam tubuhnya.

"Bareskrim menunjukkan komitmen pemberantasan pungli dalam internal kepolisian," ujar anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (24/6/2013).

"Sudah lama selalu dikecam masyarakat adanya pungutan tidak resmi dalam setiap mutasi, setiap kenaikan pangkat, dan setiap kesempatan mengikuti pendidikan bagi anggota Polri," imbuhnya.

Menurut Martin, praktik pungli yang terjadi dalam tubuh Polri mengharuskan seseorang yang ingin menduduki jabatan tertentu menyetor uang dalam jumlah banyak. Dengan kondisi ini, maka nantinya seseorang yang telah meraih jabatan ini cenderung akan menggunakan jabatannya untuk mengembalikan 'biaya' yang dia keluarkan sebelumnya.

Praktik kotor semacam ini tentu harus diberantas. Tindakan Polri dalam kasus suap yang melibatkan perwira Polda Jateng ini dinilai menjadi salah satu wujud niat Polri untuk pemberantasan tersebut.

"Jadi langkah yang dilakukan Bareskrim langkah yang patut diapresiasi," ucapnya.

"Harap lebih sering-sering," tandas politikus Gerindra ini.

Tim Bareskrim Mabes Polri menangkap seorang perwira berinisial ES dan menjabat sebagai wakil direktur di salah satu satuan di Polda Jateng. ES ditangkap pada Jumat (21/6) malam di lingkungan Mabes Polri. Bersamanya ditangkap perwira Polda Metro berpangkat komisaris polisi.

Secara terpisah, pihak Polda Jawa Tengah membenarkan ada perwiranya yang ditangkap tim Bareskrim Polri karena diduga hendak melakukan suap terkait jabatan. Uang ratusan juta rupiah disita dalam kasus ini.

Diduga penyuapan ini terkait mutasi di lingkungan Polri. Suap itu diberikan kepada sang komisaris polisi yang diduga sebagai perantara. Tapi sayangnya Mabes Polri belum membeberkan secara transparan soal kasus ini.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/trq)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%