Detik.com News
Detik.com

Selasa, 25/06/2013 05:29 WIB

Tangkap Perwira Polda Jateng Terkait Suap Jabatan, Polri Tuai Apresiasi

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Tangkap Perwira Polda Jateng Terkait Suap Jabatan, Polri Tuai Apresiasi Ilustrasi
Jakarta - Penangkapan perwira Polda Jateng oleh Bareskrim Mabes Polri mendapat apresiasi. Hal ini dinilai menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas praktik dalam tubuhnya.

"Bareskrim menunjukkan komitmen pemberantasan pungli dalam internal kepolisian," ujar anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (24/6/2013).

"Sudah lama selalu dikecam masyarakat adanya pungutan tidak resmi dalam setiap mutasi, setiap kenaikan pangkat, dan setiap kesempatan mengikuti pendidikan bagi anggota Polri," imbuhnya.

Menurut Martin, praktik pungli yang terjadi dalam tubuh Polri mengharuskan seseorang yang ingin menduduki jabatan tertentu menyetor uang dalam jumlah banyak. Dengan kondisi ini, maka nantinya seseorang yang telah meraih jabatan ini cenderung akan menggunakan jabatannya untuk mengembalikan 'biaya' yang dia keluarkan sebelumnya.

Praktik kotor semacam ini tentu harus diberantas. Tindakan Polri dalam kasus suap yang melibatkan perwira Polda Jateng ini dinilai menjadi salah satu wujud niat Polri untuk pemberantasan tersebut.

"Jadi langkah yang dilakukan Bareskrim langkah yang patut diapresiasi," ucapnya.

"Harap lebih sering-sering," tandas politikus Gerindra ini.

Tim Bareskrim Mabes Polri menangkap seorang perwira berinisial ES dan menjabat sebagai wakil direktur di salah satu satuan di Polda Jateng. ES ditangkap pada Jumat (21/6) malam di lingkungan Mabes Polri. Bersamanya ditangkap perwira Polda Metro berpangkat komisaris polisi.

Secara terpisah, pihak Polda Jawa Tengah membenarkan ada perwiranya yang ditangkap tim Bareskrim Polri karena diduga hendak melakukan suap terkait jabatan. Uang ratusan juta rupiah disita dalam kasus ini.

Diduga penyuapan ini terkait mutasi di lingkungan Polri. Suap itu diberikan kepada sang komisaris polisi yang diduga sebagai perantara. Tapi sayangnya Mabes Polri belum membeberkan secara transparan soal kasus ini.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%