Detik.com News
Detik.com
Selasa, 25/06/2013 05:29 WIB

Tangkap Perwira Polda Jateng Terkait Suap Jabatan, Polri Tuai Apresiasi

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Tangkap Perwira Polda Jateng Terkait Suap Jabatan, Polri Tuai Apresiasi Ilustrasi
Jakarta - Penangkapan perwira Polda Jateng oleh Bareskrim Mabes Polri mendapat apresiasi. Hal ini dinilai menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas praktik dalam tubuhnya.

"Bareskrim menunjukkan komitmen pemberantasan pungli dalam internal kepolisian," ujar anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (24/6/2013).

"Sudah lama selalu dikecam masyarakat adanya pungutan tidak resmi dalam setiap mutasi, setiap kenaikan pangkat, dan setiap kesempatan mengikuti pendidikan bagi anggota Polri," imbuhnya.

Menurut Martin, praktik pungli yang terjadi dalam tubuh Polri mengharuskan seseorang yang ingin menduduki jabatan tertentu menyetor uang dalam jumlah banyak. Dengan kondisi ini, maka nantinya seseorang yang telah meraih jabatan ini cenderung akan menggunakan jabatannya untuk mengembalikan 'biaya' yang dia keluarkan sebelumnya.

Praktik kotor semacam ini tentu harus diberantas. Tindakan Polri dalam kasus suap yang melibatkan perwira Polda Jateng ini dinilai menjadi salah satu wujud niat Polri untuk pemberantasan tersebut.

"Jadi langkah yang dilakukan Bareskrim langkah yang patut diapresiasi," ucapnya.

"Harap lebih sering-sering," tandas politikus Gerindra ini.

Tim Bareskrim Mabes Polri menangkap seorang perwira berinisial ES dan menjabat sebagai wakil direktur di salah satu satuan di Polda Jateng. ES ditangkap pada Jumat (21/6) malam di lingkungan Mabes Polri. Bersamanya ditangkap perwira Polda Metro berpangkat komisaris polisi.

Secara terpisah, pihak Polda Jawa Tengah membenarkan ada perwiranya yang ditangkap tim Bareskrim Polri karena diduga hendak melakukan suap terkait jabatan. Uang ratusan juta rupiah disita dalam kasus ini.

Diduga penyuapan ini terkait mutasi di lingkungan Polri. Suap itu diberikan kepada sang komisaris polisi yang diduga sebagai perantara. Tapi sayangnya Mabes Polri belum membeberkan secara transparan soal kasus ini.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nvc/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%