detikcom
Jumat, 07/06/2013 17:56 WIB

KPU Batu Tunggu Salinan Putusan PTUN Soal Keabsahan Pilkada

M Aminuddin - detikNews
Kota Batu, - Dinilai terlalu prematur dalam meloloskan pasangan Eddy Rumpoko (ER)-Punjul pada Pilkada Kota Batu yang digelar 2 Oktober 2012 lalu, KPUD setempat belum bersedia menyikapinya.

Alasannya karena belum menerima salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

"Lihat salinan keputusannya dulu untuk menyikapinya," ujar Komisioner KPUD Kota Batu Supriyanto berbincang dengan detikcom, Jumat (7/6/2013).

Menurut dia, informasi atas keputusan PTUN Surabaya itu masih simpang siur. Termasuk poin yang dikabulkan oleh pihak penggugat, yakni pasangan Abdul Majid-Kustomo (MK), Suhadi-Suyitno (Dino) dan pasangan Gunawan Wirutomo-Sundjojo (Wak Gus).

"Karena kita belum tahu poin yang mana dikabulkan. Setahu kami dulu tiga pasangan itu menggugat SK penetapan pasangan nomor 4, yaitu ER-Punjul yang sudah dilantik setahun lalu," tuturnya.

Memang, lanjut dia, dalam gugatan yang dilayangkan tiga pasangan calon kepada KUPD adalah mempermasalahkan surat keputusan penetapan pasangan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso karena belum memiliki kekuatan hukum tetap PTUN.

Namun, kata dia, PTUN kemudian mengabulkan gugatan DPC PDI Perjuangan Kota Batu dan meloloskan pasangan nomor urut 4 tersebut. "Selain itu, dalam gugatan tiga pasangan calon tidak ada poin untuk pelaksanaan pilkada ulang," sambungnya.

Supriyanto menambahkan, kondisi ini membuatnya pihaknya harus menunggu salinan resmi dari PTUN, agar mengetahui secara jelas poin gugatan yang dikabulkan.

"Karena itu tunggu nanti salinannya kami terima dan kami akan melihat dulu reaksi atau sikap tergugat lain, yakni DPRD dan pemenang pilkada." imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(gik/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%