Jumat, 07/06/2013 17:56 WIB

KPU Batu Tunggu Salinan Putusan PTUN Soal Keabsahan Pilkada

M Aminuddin - detikNews
Kota Batu, - Dinilai terlalu prematur dalam meloloskan pasangan Eddy Rumpoko (ER)-Punjul pada Pilkada Kota Batu yang digelar 2 Oktober 2012 lalu, KPUD setempat belum bersedia menyikapinya.

Alasannya karena belum menerima salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

"Lihat salinan keputusannya dulu untuk menyikapinya," ujar Komisioner KPUD Kota Batu Supriyanto berbincang dengan detikcom, Jumat (7/6/2013).

Menurut dia, informasi atas keputusan PTUN Surabaya itu masih simpang siur. Termasuk poin yang dikabulkan oleh pihak penggugat, yakni pasangan Abdul Majid-Kustomo (MK), Suhadi-Suyitno (Dino) dan pasangan Gunawan Wirutomo-Sundjojo (Wak Gus).

"Karena kita belum tahu poin yang mana dikabulkan. Setahu kami dulu tiga pasangan itu menggugat SK penetapan pasangan nomor 4, yaitu ER-Punjul yang sudah dilantik setahun lalu," tuturnya.

Memang, lanjut dia, dalam gugatan yang dilayangkan tiga pasangan calon kepada KUPD adalah mempermasalahkan surat keputusan penetapan pasangan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso karena belum memiliki kekuatan hukum tetap PTUN.

Namun, kata dia, PTUN kemudian mengabulkan gugatan DPC PDI Perjuangan Kota Batu dan meloloskan pasangan nomor urut 4 tersebut. "Selain itu, dalam gugatan tiga pasangan calon tidak ada poin untuk pelaksanaan pilkada ulang," sambungnya.

Supriyanto menambahkan, kondisi ini membuatnya pihaknya harus menunggu salinan resmi dari PTUN, agar mengetahui secara jelas poin gugatan yang dikabulkan.

"Karena itu tunggu nanti salinannya kami terima dan kami akan melihat dulu reaksi atau sikap tergugat lain, yakni DPRD dan pemenang pilkada." imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(gik/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%
MustRead close