Jumat, 07/06/2013 17:56 WIB

KPU Batu Tunggu Salinan Putusan PTUN Soal Keabsahan Pilkada

M Aminuddin - detikNews
Kota Batu, - Dinilai terlalu prematur dalam meloloskan pasangan Eddy Rumpoko (ER)-Punjul pada Pilkada Kota Batu yang digelar 2 Oktober 2012 lalu, KPUD setempat belum bersedia menyikapinya.

Alasannya karena belum menerima salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

"Lihat salinan keputusannya dulu untuk menyikapinya," ujar Komisioner KPUD Kota Batu Supriyanto berbincang dengan detikcom, Jumat (7/6/2013).

Menurut dia, informasi atas keputusan PTUN Surabaya itu masih simpang siur. Termasuk poin yang dikabulkan oleh pihak penggugat, yakni pasangan Abdul Majid-Kustomo (MK), Suhadi-Suyitno (Dino) dan pasangan Gunawan Wirutomo-Sundjojo (Wak Gus).

"Karena kita belum tahu poin yang mana dikabulkan. Setahu kami dulu tiga pasangan itu menggugat SK penetapan pasangan nomor 4, yaitu ER-Punjul yang sudah dilantik setahun lalu," tuturnya.

Memang, lanjut dia, dalam gugatan yang dilayangkan tiga pasangan calon kepada KUPD adalah mempermasalahkan surat keputusan penetapan pasangan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso karena belum memiliki kekuatan hukum tetap PTUN.

Namun, kata dia, PTUN kemudian mengabulkan gugatan DPC PDI Perjuangan Kota Batu dan meloloskan pasangan nomor urut 4 tersebut. "Selain itu, dalam gugatan tiga pasangan calon tidak ada poin untuk pelaksanaan pilkada ulang," sambungnya.

Supriyanto menambahkan, kondisi ini membuatnya pihaknya harus menunggu salinan resmi dari PTUN, agar mengetahui secara jelas poin gugatan yang dikabulkan.

"Karena itu tunggu nanti salinannya kami terima dan kami akan melihat dulu reaksi atau sikap tergugat lain, yakni DPRD dan pemenang pilkada." imbuhnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(gik/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close