Detik.com News
Detik.com

Rabu, 05/06/2013 16:33 WIB

Penyelewengan Perjalanan Dinas DPRD, Kejari Lamongan Tetapkan 3 Tersangka

Eko Sudjarwo - detikNews
Halaman 1 dari 2
Lamongan - Setelah memeriksa 50 anggota DPRD dan pejabat Lamongan, kejari setempat akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas DPRD Lamongan tahun 2012.

Penetapan 3 tersangka ini setelah dilakukan pemeriksaan intensif selama lebih kurang 3 bulan lamanya.

Kasi Intel Kejari Lamongan, Arfan halim mengatakan, untuk sementara pihaknya sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas tahun 2012.

Ketiga tersangka, kata Arfan, adalah Abdul Munir sekretaris DPRD Lamongan, Rifianto, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPRD Lamongan dan Muniroh, selaku biro perjalanan (travel) yang ditunjuk.

"Sementara baru ada 3, sembari menunggu proses pemeriksaan yang masih berlangsung hingga kini," kata Arfan kepada wartawan, Rabu (5/6/2013).

Arfan mengungkapkan, dari proses pemeriksaan yang dilakukan tim Kejari Lamongan semuanya mengarah ke mereka. Karena sejumlah barang bukti seperti berita acara SPPD daftar penerima juga mengarah ke ketiga tersangka tersebut.

Sementara, besarnya kerugian negara dugaan penyelewengan perjalanan dinas ini pihaknya belum bisa dinominalkan. Arfan juga menjelaskan, pihaknya juga meminta bantuan instansi lain seperti BPK untuk melakukan audit terhadap anggaran yang diduga diselewengkan. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%