Detik.com News
Detik.com

Rabu, 05/06/2013 16:33 WIB

Penyelewengan Perjalanan Dinas DPRD, Kejari Lamongan Tetapkan 3 Tersangka

Eko Sudjarwo - detikNews
Halaman 1 dari 2
Lamongan - Setelah memeriksa 50 anggota DPRD dan pejabat Lamongan, kejari setempat akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas DPRD Lamongan tahun 2012.

Penetapan 3 tersangka ini setelah dilakukan pemeriksaan intensif selama lebih kurang 3 bulan lamanya.

Kasi Intel Kejari Lamongan, Arfan halim mengatakan, untuk sementara pihaknya sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas tahun 2012.

Ketiga tersangka, kata Arfan, adalah Abdul Munir sekretaris DPRD Lamongan, Rifianto, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPRD Lamongan dan Muniroh, selaku biro perjalanan (travel) yang ditunjuk.

"Sementara baru ada 3, sembari menunggu proses pemeriksaan yang masih berlangsung hingga kini," kata Arfan kepada wartawan, Rabu (5/6/2013).

Arfan mengungkapkan, dari proses pemeriksaan yang dilakukan tim Kejari Lamongan semuanya mengarah ke mereka. Karena sejumlah barang bukti seperti berita acara SPPD daftar penerima juga mengarah ke ketiga tersangka tersebut.

Sementara, besarnya kerugian negara dugaan penyelewengan perjalanan dinas ini pihaknya belum bisa dinominalkan. Arfan juga menjelaskan, pihaknya juga meminta bantuan instansi lain seperti BPK untuk melakukan audit terhadap anggaran yang diduga diselewengkan. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%