detikcom
Selasa, 28/05/2013 15:21 WIB

Jika Pasangan ASA Tetap Maju, Usman Minta Pilbup Lumajang Diulang

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Pemilihan Bupati (Pilbup) Lumajang akan semakin memanas. Pasalnya, KPU Jatim meloloskan pasangan cabup-cawabup nomor urut 3, Ali Mudhori-Samsul Hadi (ASA) yang diusung PKB versi Ali Mudhori, meski oleh PTUN Surabaya dianulir pencalonannya.

Menanggapi keputusan KPU Jatim tersebut, pasangan Usman Effendi-Ahmad Jauhari yang diusung PKB versi Rofiq Abidin pun mengajukan permohonan gugatan ke PTUN.

Hasilnya, putusan majelis hakim PTUN nomor 58/G/2013/PTUN.SBY memutuskan, mengabulkan gugatan para penggugat yakni membatalkan penetapan nama pasangan cabup dan cawabup Lumajang DR H Ali Mudhori dan Samsul Hadi.

"KPU Jawa Timur telah melanggar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 pasal 63 ayat 1. Makanya kami menggugat KPU Jatim ke PTUN," ujar Abdul Syukur, kuasa hukum pasangan Usman Effendi-Ahmad Jauhari kepada wartawan di Surabaya, Selasa (28/5/2013).

Ia mengatakan, jika KPU tetap melaksanakan coblosan Pilbup Lumajang pada Rabu (29/5/2013) besok, maka pihaknya meminta coblosan diulang, sebelum dilakukan pelantikan pada 24 Agustus 2013.

"Entah siapakah yang memenangkan nanti, kami tetap meminta diulang dan pasangan klien kami diikutsertakan pada pilkada ulang," tegasnya, sambil menambahkan, KPU telah melanggar yakni telah menerima 2 kali perubahan kepengurusan DPC PKB Lumajang dari Ali Mudhori ke Masito dan berubah lagi ke Muzaki.

Dalam putusan PTUN itu, gugatan pencabutan pasangan ASA dikabulkan. Sedangkan tuntutan pasangan Usman-Jauhari agar namanya ditetapkan sebagai pasangan calon tidak dikabulkan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%