detikcom
Selasa, 21/05/2013 12:00 WIB

Video Brutal Siswi Pasuruan Menyebar ke Warga

Muhajir Arifin - detikNews
aksi kekerasan pelajar/Muhajir Arifin
Pasuruan - Sepekan terakhir, dunia pendidikan di Kota Pasuruan digegerkan dengan beredarnya video kekerasan pelajar perempuuan. Video berdurasi 2.6 menit itu menampilkan aksi brutal seorang cewek yang menghajar siswa berseragam. Video tersebut sudah menyebar ke kalangan siswa dan warga.

Dari rekaman yang terlihat, aksi kekerasan tersebut dilakukan di sebuah teras rumah. Korban diketahui berinisial M, memakai seragam salah satu SMA di Pasuruan. Dia dihajar habis-habisan oleh pelaku. Pelaku memakai seragam ektrakulikuler tersebut diketahui pelajar di SMAN 2 Kota Pasuruan.

Dalam video yang didapat detikcom, Selasa (21/5/2013), tampak pelaku dan korban ngobrol di sofa. Aksi brutal kekerasan diawali ketika pelaku merebut handphone korban. Setelah melihat layar handphone yang diduga membaca pesan, pelaku diam beberapa saat dengan ekspresi penuh amarah.

Selang beberapa detik, pelaku langsung memukul kepala korban. Rangkai penganiayaan pun dimulai. Korban dijambak, dipukul, dicakar juga ditendang. Pelaku terus menghajar meski korban tak melawan dan hanya menangis dan meutupi wajahnya yang menjadi sasaran amukan.

"Sepurane Mbak, sepurane... (Maaf Mbak, maaf...)," tangis korban meminta belas kasihan.

Selain korban dan pelaku utama, tampak dalam video yang direkam dengan kamera handphone itu 3 siswi mengenakan seragam yang sama dengan korban. Mereka hanya melihat dan sesekali ikut menampar. Ada yang bersedekap layaknya bos. Tampak juga seorang ibu yang mengendong anaknya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%