detikcom
Rabu, 15/05/2013 18:24 WIB

Kapolres Mojokerto Tak Gentar Atas Pelaporan Briptu Rani ke Mabes Polri

Tamam Mubarrok - detikNews
Briptu Rani
Mojokerto - Keluarga Briptu Rani dikabarkan mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan alasan dibalik menghilangnya dari Polres Mojokerto selama tiga bulan terakhir. Kapolres AKBP Eko Puji Nugroho pun tak gentar dengan ada pelaporan itu.

"Silahkan melaporkan. Toh kita tak pernah menekan dia, hanya menegur karena dia sering terkena kasus sering bolos dinas," AKBP Eko Puji Nugroho saat ditemui detikcom di ruangannya, Rabu (15/5/2013) sore.

Menurut Eko, selama ini Briptu Rani memang polisi yang dikenal paling banyak tersandung kasus bolos dinas dan desersi. Sejak tahun 2010 lalu Briptu Rani, kata kapolres, terhitung 3 kali menjalani sidang disiplin dan sekali sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri).

"Karena dia sering terkena kasus itu, kita mencoba membinanya. Meski sudah saatnya lepas dinas, saya tak memperbolehkannya pulang. Tujuannya agar dia disiplin dan taat aturan," tandasnya.

Sementara itu, Kasubag Humas Polers Mojokerto AKP Lilik Achiril Ekawati yang juga senior Polwan setempat, mengaku sering menegur Briptu Rani. Sebab tindakan indisipliner yang dilakukannya sudah keterlaluan.

"Saya hanya sekedar menegurnya, bukan menekannya. Kita ingin dia kembali disiplin lagi," pungkas Lilik mendampingi kapolres.

Sementara salah seorang kerabat yang dihubungi, bercerita banyak tentang yang dialami Briptu Rani selama dinas di Mojokerto. Namun kabar yang beredar, polisi cantik itu diduga malu dan terpukul setelah foto-foto koleksi pribadinya yang berpose syur disebarkan ke situs jejaring sosial dan publik.

Karena menghilang itulah, Propam Polres Mojokerto menepatkan Briptu Rani masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gik/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%