detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 16:48 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 15/05/2013 13:11 WIB

Halangi Perbaikan Tanggul, 4 Korban Lumpur Lapindo Diamankan Polisi

Brury Susanto - detikNews
seorang korban lumpur ditangkap polisi/Brury
Sidoarjo - Empat warga korban lumpur Lapindo dari areal peta terdampak diamankan polisi. Keempat warga itu diamankan karena berupaya menghentikan aktivitas BPLS yang tengah melakukan perbaikan tanggul di titik 22.

Keempat korban lumpur Lapindo itu yakni, Husni Thamrin warga Desa Kedungbenco, Kecamatan Tangulangin, Budiono, Agus, dan Suwono merupakan warga asal Desa Jatirejo, Kecamatan Porong.

"Mereka semua kita amankan karena mengganggu kepentingan pekerjaan untuk umum," kata Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki kepada detikcom, di tanggul kolam penampungan lumpur Lapindo, Rabu (15/5/2013)

Mantan Kapolres Jombang tersebut menjelaskan, aktivitas pekerjaan yang dilakukan leh BPLS harus terus berjalan. Karena melihat kondisi debit luapan lumpur panas Lapindo di dalam kolam penampungan terus bertambah, dan sudah sejajar dengan bibir tanggul.

"Jika tidak dilakukan pekerjaan penanggulangan, lumpur bisa membahayakan jalur kereta api dan jalan raya," terang perwira dua melati di pundak tersebut.

Meski diamanakan, namun keempat warga korban lumpur tersebut tidak akan ditahan. "Kita hanya akan melakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan saja. Setelah itu keempat warga akan dibebaskan," tandas Marjuki.

Secara terpisah Nurali, salah seorang warga korban lumpur Lapindo menuturkan, apa yang dilakukan warga merupakan bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah. Karena sudah 7 tahun, warga korban lumpur Lapindo menderita, hingga kini belum mendapatkan percepatan pembayaran ganti rugi.

"BPLS berjanji tidak akan melakukan pekerjaan penanggulangan. Apabila pembayaran ganti rugi tidak dibayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya maupun dari pemerintah," tandas Nurali kepada detikcom.



Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(bdh/bdh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%