Selasa, 14/05/2013 15:47 WIB

Tunggu Penyelidikan, Puluhan Joki PMB di UMM Dipulangkan

Muhammad Aminudin - detikNews
Malang - Puluhan joki yang tertangkap saat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), akhirnya dipulangkan. Keputusan itu dilakukan sembari menunggu proses penanganan hukum terhadap mereka.

"Iya kami pulangkan semua. Tapi kartu identitas masih kita sita," ujar Nasrullah, Humas UMM kepada detikcom, Selasa (14/5/2013) siang.

Menurut Nasrullah, pihaknya juga sudah memulangkan Prayoga Wira dan Viqhi Aswi, dua mahasiswa Teknik Kimia Institut Teknologi Surabaya (ITS), yang diduga menjadi otak dari perjokian tersebut.

"Dua mahasiswa ITS itu juga kita kembalikan ke orang tua mereka masing-masing. Tapi barang bukti dan identitasnya masih kita sita," imbuh Nasrullah.

Nasrullah menegaskan, dalam pengungkapkan perjokian itu, diamankan 31 orang termasuk dua mahasiswa ITS tersebut. Belum diketahui, 29 orang itu sebagai joki atau korban.

"Mereka korban atau pengguna masih kita selidiki, yang jelas dua mahasiswa ITS itu otak dari perjokian ini," tegasnya.

Kini rektorat UMM tengah menggelar rapat tertutup bersama aparat kepolisian. Pertemuan itu untuk menentukan langkah hukum sebagai tindaklanjut pengungkapan kasus perjokian tersebut.

"Sekarang masih rapat tertutup, pak rektor bersama PR 2 dan pejabat Polres Malang," tutup Nasrullah.

Menurut dia, langkah hukum bakal menunggu dari hasil pertemuan itu. Karena pihaknya akan menyerahkan proses hukum ke polisi. "Tunggu hasil pertemuan ini," tuturnya.

Diketahui, jika para pelaku perjokian mematok harga sebesar Rp 750 ribu per orangnya. Untuk tahap awal, para korban diminta membayar separuh dari biaya tersebut. "Korban diminta bayar separuh dulu," sebut Nasrullah.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%