detikcom
Senin, 13/05/2013 20:23 WIB

Komnas HAM: Pecat Guru yang Melakukan Kekerasan

Norma Anggara - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Peristiwa kekerasan yang menimpa siswa SMP Kemala Bhayangkari I bernama Russell Varcas (13) sungguh disesalkan. Komnas HAM mengimbau pihak sekolah harus bertindak tegas. Kalau perlu, oknum guru yang melakukan kekerasan dipecat.

"Itu tindakan yang tidak mendidik, apalagi kalau kekerasan itu dilakukan di depan kelas, di hadapan banyak siswa. Kalau perlu gurunya dipecat. Guru semacam itu justru merugikan sekolah," kata Siane Indriani saat dihubungi detikcom, Senin (13/5/2013).

Perempuan yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM ini menegaskan, kekerasan macam apapun kepada siswa itu dilarang. Pasalnya, perlakuan kasar kepada siswa diyakini akan mengakibatkan dampak buruk.

"Selain menimbulkan trauma, guru yang melakukan kekerasan semacam ini berpotensi menularkan sikap dan sifat keras kepada anak didiknya," jelas Siane.

Berkali-kali Siane mengatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan peristiwa ini terjadi. Apalagi, oknum guru yang memukulkan kepalanya ke kepala Russell dilakukan di depan kelas, di hadapan para siswa lainnya.

"Guru semacam ini jangan lagi diizinkan mengajar langsung ke anak, karena dia seenaknya saja mempertontonkan kekerasan," jelas Siane.

Menurut Siane, guru yang baik seharusnya bisa memunculkan suasana nyaman dan menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Guru bertugas memberikan motivasi kepada murid supaya senang belajar.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nrm/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%