detikcom
Selasa, 07/05/2013 17:47 WIB

Gabungan Elemen Islam Ancam Eksekusi 4 Buron Pembunuh Habib Alwi

Norma Anggara - detikNews
Surabaya - Sebanyak 10 perwakilan elemen FPI (Front Pembela Islam), LPI (Laskar Pembela Islam), Simpatisan Habib Alwi, dan Formabes (Forum Masyarakat Madura Bersatu) mengikuti mediasi dengan Wadireskrimum Polda Jatim AKBP Prasetijo Utomo.

Bila polisi dianggap tak mampu menangkap 4 buron pembunuh Habib Alwi, elemen massa siap mengeksekusi.

Hal ini ditegaskan Ketua FPI wilayah Surabaya, Habib Mahdi usai mengikuti mediasi. Saat itu, polisi berjanji akan segera menangkap pelaku pembunuhan terhadap Habib Alwi, tokoh ulama Sampang yang dibunuh 30 Oktober 2012.

"Kasusnya sudah lama berlalu. kawan-kawan kita pernah menjumpai 4 tersangka yang masih buron, Jalal, Samsul, Sayari dan Muhammad masih bebas berkeliaran di Surabaya," kata Habib Mahdi di Mapolda Jatim, Selasa (7/5/2013).

Kalau memang polisi tak sanggup menangkan, lanjut dia, maka kami bisa mengeksekusi 4 buron itu secara tradisional. Pernyataan itu pun langsung disambut riuh oleh massa.

"Allahu Akbar! Allahu Akbar!," seru massa.

Massa yang berjumlah sekitar 300an ini berasal dari Pamekasan, Sampang, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Gresik dan Malang. Sekitar 20 kendaraan, massa berasal dari Sampang, 5 mobil dari Pamekasan serta beberapa mobil datang dari Probolinggo, Pasuruan, Pandaan, Gresik dan Malang.

Menurut informasi yang dihimpun, dari enam tersangka pembunuhan ini, baru dua yang ditangkap. Yakni Mastuki yang sekarang dalam proses sidang di Sidoarjo, dan Matawi yang proses hukumnya berlangsung di Sampang.


(nrm/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%