detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Rabu, 16/04/2014 11:16 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 06/05/2013 15:41 WIB

Pemkot Surabaya Sosialisasikan Larangan e-KTP Difotokopi

Zainal Effendi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pembuatan e KTP/dok
Surabaya - Ternyata e-KTP akan mudah rusak dan datanya akan hilang bila sering difotokopi maupun dilaminating.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/1826/SJ tentang e-KTP.

Jika ada keperluan lain pada saat mengurus berbagai syarat yang dibutuhkan, ia memberi solusi dengan cukup dengan dicatat NIK dan nama lengkap saja. Atau e-KTP cukup difotokopi satu kali, dan apabila akan memperbanyak, cukup fotokopi pertama itu yang digandakan.

"Tidak boleh sering di fotokopi. Cukup ditulis NIK dan namanya saja, karena dapat merusak dan menghilangkan data yang ada di chip penyimapanan data," katanya kepada detikcom saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2013).

Joni mengungkapkan, untuk mengantisipasi adanya kerusakan yang ditimbulkan akibat seringnya kartu e-KTP di fotokopi, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan.

"Sosialisasi sudah kita lakukan sejak 11 April," ujar Joni.

Selain melarang fotokopi, Joni juga mengimbau agar e-KTP tidak dilaminating karena proses pemanasan bisa merusak chip dan menghalangi pembacaan data.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(ze/gik)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
0%
Kontra
100%