detikcom
Senin, 06/05/2013 15:41 WIB

Pemkot Surabaya Sosialisasikan Larangan e-KTP Difotokopi

Zainal Effendi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pembuatan e KTP/dok
Surabaya - Ternyata e-KTP akan mudah rusak dan datanya akan hilang bila sering difotokopi maupun dilaminating.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/1826/SJ tentang e-KTP.

Jika ada keperluan lain pada saat mengurus berbagai syarat yang dibutuhkan, ia memberi solusi dengan cukup dengan dicatat NIK dan nama lengkap saja. Atau e-KTP cukup difotokopi satu kali, dan apabila akan memperbanyak, cukup fotokopi pertama itu yang digandakan.

"Tidak boleh sering di fotokopi. Cukup ditulis NIK dan namanya saja, karena dapat merusak dan menghilangkan data yang ada di chip penyimapanan data," katanya kepada detikcom saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2013).

Joni mengungkapkan, untuk mengantisipasi adanya kerusakan yang ditimbulkan akibat seringnya kartu e-KTP di fotokopi, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan.

"Sosialisasi sudah kita lakukan sejak 11 April," ujar Joni.

Selain melarang fotokopi, Joni juga mengimbau agar e-KTP tidak dilaminating karena proses pemanasan bisa merusak chip dan menghalangi pembacaan data.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ze/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%