Detik.com News
Detik.com
Senin, 06/05/2013 15:41 WIB

Pemkot Surabaya Sosialisasikan Larangan e-KTP Difotokopi

Zainal Effendi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pemkot Surabaya Sosialisasikan Larangan e-KTP Difotokopi Pembuatan e KTP/dok
Surabaya - Ternyata e-KTP akan mudah rusak dan datanya akan hilang bila sering difotokopi maupun dilaminating.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/1826/SJ tentang e-KTP.

Jika ada keperluan lain pada saat mengurus berbagai syarat yang dibutuhkan, ia memberi solusi dengan cukup dengan dicatat NIK dan nama lengkap saja. Atau e-KTP cukup difotokopi satu kali, dan apabila akan memperbanyak, cukup fotokopi pertama itu yang digandakan.

"Tidak boleh sering di fotokopi. Cukup ditulis NIK dan namanya saja, karena dapat merusak dan menghilangkan data yang ada di chip penyimapanan data," katanya kepada detikcom saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2013).

Joni mengungkapkan, untuk mengantisipasi adanya kerusakan yang ditimbulkan akibat seringnya kartu e-KTP di fotokopi, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan.

"Sosialisasi sudah kita lakukan sejak 11 April," ujar Joni.

Selain melarang fotokopi, Joni juga mengimbau agar e-KTP tidak dilaminating karena proses pemanasan bisa merusak chip dan menghalangi pembacaan data.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ze/gik)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%