Senin, 06/05/2013 12:38 WIB

Tuding Pilihan Bupati Cacat Hukum, PDIP Bondowoso Ancam Golput

Chuk S Widarsha - detikNews
Bondowoso - Kader PDIP di Bondowoso tidak akan menyalurkan hak pilihnya atau golput dalam pemilihan bupati. Alasannya, pelaksanaan Pilbub Bondowoso yang digelar hari ini sudah cacat hukum.

"Pilkada ini telah menciderai demokrasi. Selain cacat hukum, campur tangan penguasa setempat juga sangat kuat," kata Ketua DPC PDIP Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat, saat ditemui detiksurabaya.com, Senin (6/5/2013).

Dia mengimbuhkan, alasan mendasar lainnya adalah karena PKNU telah menarik dukungan terhadap pasangan calon Mustawiyanto-Abdul Manan (MUNA). Sehingga, dalam pilkada ini hanya ada satu pasangan calon.

"Padahal, sesuai dengan perundangan yang berlaku, Pilkada tidak bisa digelar jika hanya ada satu pasangan calon saja," kata Irwan yang juga wakil Ketua DPRD setempat ini.

Pernyataan golput yang disampaikan Irwan Bachtiar ternyata juga diikuti ratusan kader partai bergambar kepala banteng tersebut. Mereka beramai-ramai mendatangi kantor DPC PDIP di Jl A Yani, Badean.

Pantauan detiksurabaya.com, ratusan massa PDIP dari beberapa wilayah di Bondowoso menyerahkan undangan dan kartu pemilih ke DPC PDIP. Aksi itu sebagai simbol bahwa mereka juga tak menggunakan hak pilihnya.

"Golput ini kami lakukan karena demokrasi di Bondowoso sudah mati karena campur tangan penguasa," kata Siswanto, yang mengaku berasal dari Taman Krocok ini



Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%