Senin, 06/05/2013 12:38 WIB

Tuding Pilihan Bupati Cacat Hukum, PDIP Bondowoso Ancam Golput

Chuk S Widarsha - detikNews
Bondowoso - Kader PDIP di Bondowoso tidak akan menyalurkan hak pilihnya atau golput dalam pemilihan bupati. Alasannya, pelaksanaan Pilbub Bondowoso yang digelar hari ini sudah cacat hukum.

"Pilkada ini telah menciderai demokrasi. Selain cacat hukum, campur tangan penguasa setempat juga sangat kuat," kata Ketua DPC PDIP Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat, saat ditemui detiksurabaya.com, Senin (6/5/2013).

Dia mengimbuhkan, alasan mendasar lainnya adalah karena PKNU telah menarik dukungan terhadap pasangan calon Mustawiyanto-Abdul Manan (MUNA). Sehingga, dalam pilkada ini hanya ada satu pasangan calon.

"Padahal, sesuai dengan perundangan yang berlaku, Pilkada tidak bisa digelar jika hanya ada satu pasangan calon saja," kata Irwan yang juga wakil Ketua DPRD setempat ini.

Pernyataan golput yang disampaikan Irwan Bachtiar ternyata juga diikuti ratusan kader partai bergambar kepala banteng tersebut. Mereka beramai-ramai mendatangi kantor DPC PDIP di Jl A Yani, Badean.

Pantauan detiksurabaya.com, ratusan massa PDIP dari beberapa wilayah di Bondowoso menyerahkan undangan dan kartu pemilih ke DPC PDIP. Aksi itu sebagai simbol bahwa mereka juga tak menggunakan hak pilihnya.

"Golput ini kami lakukan karena demokrasi di Bondowoso sudah mati karena campur tangan penguasa," kata Siswanto, yang mengaku berasal dari Taman Krocok ini



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%