detikcom

Kamis, 02/05/2013 10:20 WIB

Tenaga Pelayaran di Indonesia dan Internasional Masih Kurang

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Dunia pelayaran di Indonesia maupun internasional terus berkembang. Namun, tenaga terdidik di dunia pelayaran ini dinilai masih kekurangan.

Kepala Seksi Pendidikan, Politeknik Pelayaran Surabaya, Mugen Sartoto menerangkan, di Indonesia terdapat 8 UPT Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Diantaranya BP3IP, STIP, Semarang, Makassar, Barombong, Aceh, yang setiap tahunnya menghasilkan tenaga terdidik di bidang pelayaran sekitar 1.500 sampai 2.000 lulusan siap pakai.

"Tapi jumlah itu masih belum memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun internasional yang mencapai sekitar 80.000 orang per tahun," ujarnya Mugen, Kamis (2/5/2013).

Mugen menerangkan, kesempatan itu harusnya dapat dimanfaatkan dengan baik generasi di Idonesia. Untuk mencetak tenaga terdidik pelayaran, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, yang sejak Februari lalu resmi berubah status menjadi Politeknik Pelayaran Surabaya, siap menelorkan tenaga terampil dan ahlinya di bidang pelayaran.

Salah satu diantaranya, lembaga pendidikan yang dibawah naungan Kemenhub ini membuka program studi (prodi) baru yakni Elektro Pelayaran. Katanya, prodi ini satu-satunya ada di Indonesia dan menjawab atas kebutuhan pasar dunia kerja di bidang pelayaran. Apalagi, salah satu hasil amandemen Manila 2010 yang berlaku sejak awal 2012 bahwa, dalam urusan teknik elektro wajib ada perwiranya.

"Urusan elektronik kapal selama ini masih dipegang oleh tenaga yang belum memiliki skill spesialis. Padahal, tenaga elektronik kapal itu sangat dibutuhkan, baik dalam pelayaran niaga maupun non niaga," tuturnya.

Ia berharap, perubahan BP2IP menjadi Poltek Pelayaran Surabaya dapat menarik minat masyarakat menjadi pelaut profesional. Apalagi kesempatan tersebut cukup terbuka lebar, karena menjamurnya perusahaan pelayaran niaga serta meningaktnya arus tata niaga internasional.

Pihaknya mengagendalan, pelaut lulusan Politeknik Pelayaran Surabaya berijazah D-III hingga pasaca sarjana. "Semuanya ini untuk menjawab tantangan dunia kerja di bidang kelautan berskala internasional," jelasnya.


Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/fat)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%