detikcom
Selasa, 30/04/2013 11:44 WIB

Aliansi Rakyat Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Reynita Carlina - detikNews
Aksi tolak kenaikan BBM/Foto Reynita Carlina
Surabaya - Rencana kenaikan harga BBM subsidi menuai kecaman. Jika harga BBM subsidi tetap dinaikan, Aliansi Rakyat Bersatu menuntut agar SBY mundur dari jabatannya.

Puluhan massa itu merupakan gabungan dari beberapa elemen masyarakat seperti PRRT, SBBSI, Forum Kalimas, GMKI, SAKERA. Mereka memulai aksinya dengan melakukan long march dari Monkasel menuju Grahadi, Selasa (30/4/2013).

Dalam tuntutannya, mereka menginginkan pemerintah segera mensosialisasikan seluruh aset yang hingga hari ini masih dikuasai oleh modal asing. Selain itu, mereka juga menuntut pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.

"Kami menuntut harga BBM tidak dinaikkan. SBY harus turun kalau BBM sampai naik. Kita turunkan SBY bersama-sama," teriak Andiyan, Ketua GMKI dalam orasinya.

Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga menusung spanduk yang bertuliskan, 'BBM Naik, Utang Luar Negeri Naik!, 'Rakyat Miskin Bersatulah Melawan Banaspati!', 'BBM-Bolak Balik Mundak', 'SBY Jangan Jadikan Rakyat Miskin, Tambah Melarat Cuk!'.

Tidak hanya itu, pengunjuk rasa juga menggelar spanduk berwarna putih untuk menggalang tanda tangan menolak rencana kenaikan harga BBM.

Aksi yang sempat menimbulkan kemacetan ini mendapat penjagaan satu kompi polisi Polrestabes Surabaya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
24%
Kontra
76%