Detik.com News
Detik.com
Selasa, 30/04/2013 11:44 WIB

Aliansi Rakyat Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Reynita Carlina - detikNews
Aliansi Rakyat Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi Aksi tolak kenaikan BBM/Foto Reynita Carlina
Surabaya - Rencana kenaikan harga BBM subsidi menuai kecaman. Jika harga BBM subsidi tetap dinaikan, Aliansi Rakyat Bersatu menuntut agar SBY mundur dari jabatannya.

Puluhan massa itu merupakan gabungan dari beberapa elemen masyarakat seperti PRRT, SBBSI, Forum Kalimas, GMKI, SAKERA. Mereka memulai aksinya dengan melakukan long march dari Monkasel menuju Grahadi, Selasa (30/4/2013).

Dalam tuntutannya, mereka menginginkan pemerintah segera mensosialisasikan seluruh aset yang hingga hari ini masih dikuasai oleh modal asing. Selain itu, mereka juga menuntut pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.

"Kami menuntut harga BBM tidak dinaikkan. SBY harus turun kalau BBM sampai naik. Kita turunkan SBY bersama-sama," teriak Andiyan, Ketua GMKI dalam orasinya.

Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga menusung spanduk yang bertuliskan, 'BBM Naik, Utang Luar Negeri Naik!, 'Rakyat Miskin Bersatulah Melawan Banaspati!', 'BBM-Bolak Balik Mundak', 'SBY Jangan Jadikan Rakyat Miskin, Tambah Melarat Cuk!'.

Tidak hanya itu, pengunjuk rasa juga menggelar spanduk berwarna putih untuk menggalang tanda tangan menolak rencana kenaikan harga BBM.

Aksi yang sempat menimbulkan kemacetan ini mendapat penjagaan satu kompi polisi Polrestabes Surabaya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%