Selasa, 30/04/2013 11:44 WIB

Aliansi Rakyat Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Reynita Carlina - detikNews
Aksi tolak kenaikan BBM/Foto Reynita Carlina
Surabaya - Rencana kenaikan harga BBM subsidi menuai kecaman. Jika harga BBM subsidi tetap dinaikan, Aliansi Rakyat Bersatu menuntut agar SBY mundur dari jabatannya.

Puluhan massa itu merupakan gabungan dari beberapa elemen masyarakat seperti PRRT, SBBSI, Forum Kalimas, GMKI, SAKERA. Mereka memulai aksinya dengan melakukan long march dari Monkasel menuju Grahadi, Selasa (30/4/2013).

Dalam tuntutannya, mereka menginginkan pemerintah segera mensosialisasikan seluruh aset yang hingga hari ini masih dikuasai oleh modal asing. Selain itu, mereka juga menuntut pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.

"Kami menuntut harga BBM tidak dinaikkan. SBY harus turun kalau BBM sampai naik. Kita turunkan SBY bersama-sama," teriak Andiyan, Ketua GMKI dalam orasinya.

Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga menusung spanduk yang bertuliskan, 'BBM Naik, Utang Luar Negeri Naik!, 'Rakyat Miskin Bersatulah Melawan Banaspati!', 'BBM-Bolak Balik Mundak', 'SBY Jangan Jadikan Rakyat Miskin, Tambah Melarat Cuk!'.

Tidak hanya itu, pengunjuk rasa juga menggelar spanduk berwarna putih untuk menggalang tanda tangan menolak rencana kenaikan harga BBM.

Aksi yang sempat menimbulkan kemacetan ini mendapat penjagaan satu kompi polisi Polrestabes Surabaya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%