detikcom
Selasa, 30/04/2013 10:46 WIB

Insiden di Kapal Lambelu, Polisi: Korban Luka Bacok 17 Penumpang

Imam Wahyudiyanta - detikNews
Surabaya - Jumlah korban luka bacok di kapal KM Lambelu berjumlah 17 orang. Kepastian itu disampaikan Kasubag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Lily Djakfar.

Dari 17 orang yang mengalami luka, 15 orang dirawat di Rumah Sakit PHC Surabaya, sedangkan 2 orang yang mengalami luka ringan menjalani pemeriksaan di Polres Tanjung Perak.

"2 Orang luka ringan yang menjalani pemeriksaan yakni Nurhadijah (50) dan Siti ," kata Lily kepada wartawan saat di Rumah Sakit PHC Surabaya, Selasa (30/4/2013).

Peristiwa mengamuknya seorang penumpang yang bernama Masaiku alias Fatikun (59) itu terjadi di atas KM Lambelu saat pelayaran dari Makassar ke Surabaya, Senin (29/4/2013) sore.

Pelaku tanpa sebab mengamuk dengan menggunakan parang yang dibawanya di dek 4 dan 5. Pelaku yang belum diketahui asal usulnya itu saat ini diamankan di Mapolres Tanjung Perak.

17 nama korban yang berhasil dihimpun:




  1. Herydin (33)
  2. Darwin (26)
  3. Junnuh (21)
  4. Koko (41)
  5. Tiani Candra (35)
  6. Wahyudi (24)
  7. Sarah (45)
  8. Wididi Sumantiawan (21)
  9. Nuranisa (4)
  10. Rohan (34)
  11. Mansur Abdulah (50)
  12. Herman (21)
  13. Murabbah (30)
  14. Kasiyati (55)
  15. Jalma (21)
  16. Nurhadijah (50)
  17. Siti - usia belum belum diketahui

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%