Minggu, 28/04/2013 22:24 WIB

Walikota Risma Tutup Lokalisasi Tambakasri

Zainal Effendi - detikNews
Surabaya - Genderang perang terhadap lokalisasi benar ditabuh Pemerintah Kota Surabaya. Terbukti satu persatu lokalisasi di Kota Pahlawan ditutup dan para pekerja seks komersil dan mucikari dipulangkan.

Seperti lokalisasi Tambakasri yang resmi ditutup oleh Walikota Tri Rismaharini. Meski secara simbolis dan masih banyak yang buka untuk melayani para hidung belang. Risma yakin lokalisasi Tambakasri akan bisa ditutup selamanya.

Menurut Risma, penutupan ini untuk menghilangkan dampak buruk terhadap lingkungan dan psikologi khususnya anak anak yang ada dikomplek lokalisasi.

"Saya melihat dampaknya tidak hanya lingkungan yang tidak sehat tetapi juga berdampak pada anak anak juga. Jadi itu yang saya lihat. Karena itu kita harus berhentikan," katanya usai menutup lokalisasi Tambakasri secara simbolis di Balai RW 6 Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Minggu (28/4/2013) malam.

Ketika ditanya, kapan para psk dan mucikari di lokalisasi Tambakasri akan dipulangkan? Risma mengaku dalam waktu dekat termasuk uang untuk modal bagi para warga lokalisasi yang dientas.

"Sini semua sepakat hanya nanti detil Kepala Dinas Sosial yang akan jelaskan. Karena kami terima anggarannya sebagian. Nanti tanggal 10 Mei, Menteri Sosial kesini dan akan selesaikan semua," tandasnya.

Sementara jumlah psk di lokalisasi Tambakasri sebanyak 354 orang dengan 96 mucikari yang tersebar di RW 6 dan RW 9 Jalan Tambakasri, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan. Para psk ini tersebar di 90 wisma dan 20 cafe. Total seluruh psk di lokalisasi se Surabaya sebanyak 2.225 psk.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ze/ze)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%