Minggu, 28/04/2013 15:45 WIB

Kondisi Tanggul Penahan Lumpur Lapindo Kritis

Suparno - detikNews
Sidoarjo - Kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo titik 21 hingga titik 35 di Desa Ketapang-Desa Siring kritis. Ketinggian air bercampur lumpur saat ini hanya sekitar 30 cm dari bibir tanggul.

Selain akibat hujan, kondisi kritis ini juga diakibatkan aksi warga korban lumpur yang melarang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk melakukan aktivitas selama dua bulan terakhir.

Dari informasi yang dihimpun detikcom, Minggu (28/4/2013), kondisi ini sudah terjadi 2 bulan terakhir. Tugas BPLS yang akan memindahkan lumpur tidak lagi bisa beraktivitas karena dilarang warga korban lumpur yang kecewa karena proses pembayaran ganti rugi masih belum dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Humas BPLS Dwinanto mengatakan, untuk mengantisipasi hal buruk pada kondisi tanggul yang mulai kritis, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap warga.

"Kita akan lakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga agar kami diperbolehkan melakukan aktivitas sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti luberan lumpur," katanya kepada detikcom.

Sementara, salah satu warga korban lumpur, Arifin (40) asal Desa Jatirejo RT 7 RW 2 menegaskan, warga akan tetap melarang BPLS melakukan aktivitas seperti biasa sebelum proses pembayaran diberikan seluruhnya.

"Kalau hanya memantau silahkan. Tapi aktivitas kita akan larang. Sebelum ada pembayaran lunas. Kalau bulan Mei dibayar dengan dicicil, kami akan terus melarang BPLS melakukan aktivitas," tandasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ze/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%