detikcom
Minggu, 28/04/2013 15:45 WIB

Kondisi Tanggul Penahan Lumpur Lapindo Kritis

Suparno - detikNews
Sidoarjo - Kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo titik 21 hingga titik 35 di Desa Ketapang-Desa Siring kritis. Ketinggian air bercampur lumpur saat ini hanya sekitar 30 cm dari bibir tanggul.

Selain akibat hujan, kondisi kritis ini juga diakibatkan aksi warga korban lumpur yang melarang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk melakukan aktivitas selama dua bulan terakhir.

Dari informasi yang dihimpun detikcom, Minggu (28/4/2013), kondisi ini sudah terjadi 2 bulan terakhir. Tugas BPLS yang akan memindahkan lumpur tidak lagi bisa beraktivitas karena dilarang warga korban lumpur yang kecewa karena proses pembayaran ganti rugi masih belum dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Humas BPLS Dwinanto mengatakan, untuk mengantisipasi hal buruk pada kondisi tanggul yang mulai kritis, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap warga.

"Kita akan lakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga agar kami diperbolehkan melakukan aktivitas sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti luberan lumpur," katanya kepada detikcom.

Sementara, salah satu warga korban lumpur, Arifin (40) asal Desa Jatirejo RT 7 RW 2 menegaskan, warga akan tetap melarang BPLS melakukan aktivitas seperti biasa sebelum proses pembayaran diberikan seluruhnya.

"Kalau hanya memantau silahkan. Tapi aktivitas kita akan larang. Sebelum ada pembayaran lunas. Kalau bulan Mei dibayar dengan dicicil, kami akan terus melarang BPLS melakukan aktivitas," tandasnya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ze/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%