detikcom
Minggu, 28/04/2013 15:45 WIB

Kondisi Tanggul Penahan Lumpur Lapindo Kritis

Suparno - detikNews
Sidoarjo - Kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo titik 21 hingga titik 35 di Desa Ketapang-Desa Siring kritis. Ketinggian air bercampur lumpur saat ini hanya sekitar 30 cm dari bibir tanggul.

Selain akibat hujan, kondisi kritis ini juga diakibatkan aksi warga korban lumpur yang melarang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk melakukan aktivitas selama dua bulan terakhir.

Dari informasi yang dihimpun detikcom, Minggu (28/4/2013), kondisi ini sudah terjadi 2 bulan terakhir. Tugas BPLS yang akan memindahkan lumpur tidak lagi bisa beraktivitas karena dilarang warga korban lumpur yang kecewa karena proses pembayaran ganti rugi masih belum dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Humas BPLS Dwinanto mengatakan, untuk mengantisipasi hal buruk pada kondisi tanggul yang mulai kritis, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap warga.

"Kita akan lakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga agar kami diperbolehkan melakukan aktivitas sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti luberan lumpur," katanya kepada detikcom.

Sementara, salah satu warga korban lumpur, Arifin (40) asal Desa Jatirejo RT 7 RW 2 menegaskan, warga akan tetap melarang BPLS melakukan aktivitas seperti biasa sebelum proses pembayaran diberikan seluruhnya.

"Kalau hanya memantau silahkan. Tapi aktivitas kita akan larang. Sebelum ada pembayaran lunas. Kalau bulan Mei dibayar dengan dicicil, kami akan terus melarang BPLS melakukan aktivitas," tandasnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ze/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%