Detik.com News
Detik.com
Minggu, 28/04/2013 15:45 WIB

Kondisi Tanggul Penahan Lumpur Lapindo Kritis

Suparno - detikNews
Sidoarjo - Kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo titik 21 hingga titik 35 di Desa Ketapang-Desa Siring kritis. Ketinggian air bercampur lumpur saat ini hanya sekitar 30 cm dari bibir tanggul.

Selain akibat hujan, kondisi kritis ini juga diakibatkan aksi warga korban lumpur yang melarang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk melakukan aktivitas selama dua bulan terakhir.

Dari informasi yang dihimpun detikcom, Minggu (28/4/2013), kondisi ini sudah terjadi 2 bulan terakhir. Tugas BPLS yang akan memindahkan lumpur tidak lagi bisa beraktivitas karena dilarang warga korban lumpur yang kecewa karena proses pembayaran ganti rugi masih belum dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Humas BPLS Dwinanto mengatakan, untuk mengantisipasi hal buruk pada kondisi tanggul yang mulai kritis, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap warga.

"Kita akan lakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga agar kami diperbolehkan melakukan aktivitas sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti luberan lumpur," katanya kepada detikcom.

Sementara, salah satu warga korban lumpur, Arifin (40) asal Desa Jatirejo RT 7 RW 2 menegaskan, warga akan tetap melarang BPLS melakukan aktivitas seperti biasa sebelum proses pembayaran diberikan seluruhnya.

"Kalau hanya memantau silahkan. Tapi aktivitas kita akan larang. Sebelum ada pembayaran lunas. Kalau bulan Mei dibayar dengan dicicil, kami akan terus melarang BPLS melakukan aktivitas," tandasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ze/bdh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%