detikcom
Jumat, 26/04/2013 16:21 WIB

Pendeta GBI Kota Malang Jadi Tersangka Dugaan Pemalsuan Dokumen

Norma Anggara - detikNews
Surabaya - Gonjang-ganjing kasus Sinode Gereja Bethany Indonesia (GBI) masih berbuntut panjang. Kali ini, salah seorang pendeta yang juga pengurus Gereja Bethany di Jalan Tenaga Baru IV/6 Kota Malang ditetapkan jadi tersangka pemalsuan dokumen.

"Tersangka yang juga pendeta ini diduga melakukan peralihan hak atas sertifikat hak milik. Ini atas laporan jemaat Gereja Bethany Malang," kata Kasubid Hardabangta Dit Reskrimum Polda Jatim AKBP Hadi Utomo, Jumat (26/4/2013).

Pdt Yusak Hadisiswantoro,SE menjadi tersangka kasus pemalsuan surat dan atau memberi keterangan palsu. Yusak dijerat Pasal 263 dan atau 266 KUHP dan akan segera dipanggil untuk pemeriksaan di Mapolda Jatim.

"Kami sudah melayangkan surat pemanggilan. Pada Rabu (1 Mei) mendatang merupakan jadwal pemeriksaan pertama," tambah dia.

Kasus ini mencuat karena aset Gereja Bethany Malang yang berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 50 miliar itu di alihkan menjadi aset pribadi tanpa sepengatuan atau izin tertulis dari Majelis Pekerja Sinode (MPS). Hal ini melanggar sebagaimana diatur dalam AD/ART gereja Bethany Pasal 41 ayat 1 dan 2, yang menyebutkan pengalihan aset harus seizin dan melalui musyawarah Majelis Pekerja Sinode (MPS).

Di kesempatan lain, Biro Hukum Bethany, Moch Arifin membenarkan adanya pelaporan jemaat Bethany Malang. Mereka melaporkan Yusak Hadisiswantoro,SE ke Polda Jatim tertanggal 04 Maret 2013 dengan nomor LPB/217/III/UM/SPKT atas pelapor Alexander Yunus Irwantono.

"Dia (Yusak) diduga membuat surat dan keterangan palsu, untuk mengalihkan aset gereja menjadi aset pribadi,"tegasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nrm/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%