detikcom
Kamis, 25/04/2013 14:15 WIB

Penambangan Batubara Ilegal Digerebek Polres Tuban

Dion Fajar - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Dion Fajar
Tuban - Penambangan batubara ilegal di wilayah Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Tuban, dibongkar polisi. Seorang pengusaha atas nama Mansur (35) turut diamankan polisi ke Mapolres Tuban bersama sejumlah barang bukti.

Menurut Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Wahyu Hidayat, praktek penambangan batubara ilegal ini telah berlangsung selama 1 bulan. Untuk mengelabuhi petugas, tersangka menutupinya dengan izin usaha penambangan pasir kwarsa yang dilakukan secara legal.

"Izin usaha pertambanganya pasir kwarsa, tapi di lokasi itu ternyata dia juga menambang batubara secara ilegal," terang Kasat Reskrim kepada wartawan di Mapolres Tuban, Kamis (25/4/2013).

Usaha ilegal yang dijalankan tersangka ini sebenarnya sudah tercium aparat kepolisian sejak lama. Namun polisi harus melakukan penyelidikan untuk memastikan usaha yang dilakukan benar-benar ilegal.

"Kita sudah lama curiga dan kita sudah melakukan pengintaian selama 2 minggu lebih untuk memastikannya," sambung Kasat.

Pengungkapan diawali polisi dengan menghadang truk pengangkut batubara yang hendak melakukan distribusi ke wilayah Jawa Tengah. Setelah itu, polisi bergerak ke lokasi penambangan dan memeriksa izin usaha tersangka yang diketahui ilegal.

"Semua yang adal di lokasi sana kita police line, termasuk lokasi tambang dan eskavator. Sedang yang kita amanakan di polres batubara sebanyak 7 truk," paparnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
51%
Kontra
49%