detikcom
Kamis, 25/04/2013 14:15 WIB

Penambangan Batubara Ilegal Digerebek Polres Tuban

Dion Fajar - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Dion Fajar
Tuban - Penambangan batubara ilegal di wilayah Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Tuban, dibongkar polisi. Seorang pengusaha atas nama Mansur (35) turut diamankan polisi ke Mapolres Tuban bersama sejumlah barang bukti.

Menurut Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Wahyu Hidayat, praktek penambangan batubara ilegal ini telah berlangsung selama 1 bulan. Untuk mengelabuhi petugas, tersangka menutupinya dengan izin usaha penambangan pasir kwarsa yang dilakukan secara legal.

"Izin usaha pertambanganya pasir kwarsa, tapi di lokasi itu ternyata dia juga menambang batubara secara ilegal," terang Kasat Reskrim kepada wartawan di Mapolres Tuban, Kamis (25/4/2013).

Usaha ilegal yang dijalankan tersangka ini sebenarnya sudah tercium aparat kepolisian sejak lama. Namun polisi harus melakukan penyelidikan untuk memastikan usaha yang dilakukan benar-benar ilegal.

"Kita sudah lama curiga dan kita sudah melakukan pengintaian selama 2 minggu lebih untuk memastikannya," sambung Kasat.

Pengungkapan diawali polisi dengan menghadang truk pengangkut batubara yang hendak melakukan distribusi ke wilayah Jawa Tengah. Setelah itu, polisi bergerak ke lokasi penambangan dan memeriksa izin usaha tersangka yang diketahui ilegal.

"Semua yang adal di lokasi sana kita police line, termasuk lokasi tambang dan eskavator. Sedang yang kita amanakan di polres batubara sebanyak 7 truk," paparnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%