Kamis, 25/04/2013 14:15 WIB

Penambangan Batubara Ilegal Digerebek Polres Tuban

Dion Fajar - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Dion Fajar
Tuban - Penambangan batubara ilegal di wilayah Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Tuban, dibongkar polisi. Seorang pengusaha atas nama Mansur (35) turut diamankan polisi ke Mapolres Tuban bersama sejumlah barang bukti.

Menurut Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Wahyu Hidayat, praktek penambangan batubara ilegal ini telah berlangsung selama 1 bulan. Untuk mengelabuhi petugas, tersangka menutupinya dengan izin usaha penambangan pasir kwarsa yang dilakukan secara legal.

"Izin usaha pertambanganya pasir kwarsa, tapi di lokasi itu ternyata dia juga menambang batubara secara ilegal," terang Kasat Reskrim kepada wartawan di Mapolres Tuban, Kamis (25/4/2013).

Usaha ilegal yang dijalankan tersangka ini sebenarnya sudah tercium aparat kepolisian sejak lama. Namun polisi harus melakukan penyelidikan untuk memastikan usaha yang dilakukan benar-benar ilegal.

"Kita sudah lama curiga dan kita sudah melakukan pengintaian selama 2 minggu lebih untuk memastikannya," sambung Kasat.

Pengungkapan diawali polisi dengan menghadang truk pengangkut batubara yang hendak melakukan distribusi ke wilayah Jawa Tengah. Setelah itu, polisi bergerak ke lokasi penambangan dan memeriksa izin usaha tersangka yang diketahui ilegal.

"Semua yang adal di lokasi sana kita police line, termasuk lokasi tambang dan eskavator. Sedang yang kita amanakan di polres batubara sebanyak 7 truk," paparnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%