detikcom
Senin, 22/04/2013 21:45 WIB

Dualisme Pengurus Cabang PKPI Surabaya Warnai Pendaftaran Akhir DCS

Zainal Effendi - detikNews
Surabaya - Dualisme kepengurusan PKPI mewarnai pendaftaran hari terakhir daftar caleg sementara (DCS) di KPUD Kota Surabaya. Dua pengurus sama-sama mengajukan calon legislatif dan semua diterima oleh KPUD.

Hal ini diakui Ketua DPC PKPI yang diketuai, Theresia Monica, tidak mempermasalahkan adanya pengurus PKPI lain yang ikut mendaftarkan DCS.

"Ya tidak masalah, kan sesuai arahan pak ketua KPU semuanya diterima untuk siapa yang sah akan diserahkan ke pusat," katanya saat dikonfirmasi di sela-sela pendaftaran caleg di KPUD Kota Surabaya, Senin (22/4/2013).

Theresia mengklaim kepengurusannya yang sah karena mendapatkan surat undangan sosialisasi dari KPU. Bahkan struktur kepengurusannya yang tercatat di kantor DPP.

Akan tetapi, Theresia tidak mengelak jika penunjukan dirinya sebagai Ketua DPC PKPI Surabaya dilakukan secara langsung oleh DPP PKPI tanpa melalui musyawarah cabang. "Saya ditunjuk langsung dan SK nya ada. Itu dilakukan karena waktunya mepet dan agar bisa segera menjalankan roda partai sehingga bisa mendaftarkan wakil kita," ujarnya.

Dia mengaku, dari kepengurusannya hanya mendaftarkan 16 caleg untuk diverifikasi data oleh KPUD Kota Surabaya. "Kalau saya hanya 16 caleg. Sedangkan dari Ketua PKPI Pak Setyo Widodo 32 orang jadi hampir memenuhi kuota," ujarnya.

Sementara Ketua KPUD Kota Surabaya, Eko Sasmito, akan tetap menerima data dari kedua pengurus PKPI dan akan melakukan verifikasi data yang kemudian diserahkan ke tingkat Provinsi dan pusat untuk menentukan pengurus mana yang sah.

"Kita disini kan hanya menerima dan memverifikasi data yang masuk. Untuk mana yang sah, kita serahkan ke pusat. Apalagi mereka disini saling melengkapi, yang satu hanya menyerahkan 16 dan pengurus lainnya menyetorkan 32 orang.

Hingga pukul 16.00 Wib batas waktu yang ditentukan, seluruh parpol sudah mendaftarkan calegnya ke KPUD Kota Surabaya. Dari pantauan detiksurabaya.com pukul 17.00 Wib, petugas KPUD Kota Surabaya masih melakukan verifikasi data terhadap PAN dan dua PKPI. Sedangkan diluar ruangan verifikasi masih menunggu pengurus dari PBB.

"Sudah resmi kita tutup dan sekarang tinggal melakukan pencocokan data," pungkas Eko.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ze/ze)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%