Minggu, 21/04/2013 15:02 WIB

Wisnu Wardhana Mundur dari Hanura Demi Melawan Gubernur Jatim

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 3
Surabaya - Wisnu Wardhana menyatakan mundur dari Ketua DPC Partai Hanura Kota Surabaya. Selain melawan SK Gubernur Jatim yang memberhentikan dari Ketua DPRD Surabaya, keputusan mundur itu diambil karena lebih mementingkan amanah rakyat yang memilihnya dan mengantarkan duduk sebagai dewan.

"Sejak kemarin saya sudah memutuskan mundur dari Hanura (Ketua DPC Hanura Kota Surabaya)," ujar Wisnu Wardhana saat dihubungi detikcom, Minggu (21/4/2013).

Ia menerangkan, keputusannya mundur dari Hanura sudah disampaikan baik-baik ke Ketua DPD Hanura Jawa Timur Kuswanto dan pengurus lainnya. WW lebih memilih konsentrasi sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya daripada Ketua DPC Hanura Kota Surabaya.

"Saya fokus dulu selama 5 tahun untuk menjalankan amanat rakyat yang memilih saya. Saya tidak ingin rakyat kecewa," terangnya.

Dengan keputusannya itu, maka WW tidak akan menjadi calon legislatif untuk duduk kembali sebagai wakil rakyat periode 2014-2019.

"Ya nggak apa-apa. Saya tetap ingin konsentrasi di DPRD. Saya ingin menjalankan amanah selama 5 tahun ini dengan khusnul khotimah," ujarnya.

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini lebih memilih sebagai wakil rakyat dan menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya. Walaupun Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah memutuskan dirinya sudah tidak berhak lagi duduk sebagai Ketua DPRD Surabaya.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%