Detik.com News
Detik.com
Rabu, 17/04/2013 09:49 WIB

'Solar Habis Karena Pembatasan Pemerintah'

Reynita Carlina - detikNews
Solar Habis Karena Pembatasan Pemerintah Foto : Reynita Carlina
Sidoarjo - Sejumlah SPBU mulai transparan mengenai langkanya solar selama setengah bulan ini. Keterus terangan itu dilakukan dengan memasang banner yang mengatakan jika solar langka karena memang dibatasi pemerintah.

Seperti yang terlihat di SPBU Tropodo Juanda. Dari pantauan detik.com, Rabu (17/4/2013), SPBU tersebut memasang sebuah banner di halaman depan SPBU. Banner berbackground warna putih tersebut berisi tulisan 'Solar Habis Karena Pembatasan Pemerintah'

"Ya benar. Kami memang kehabisan solar hingga kami memasang banner tersebut', ungkap Suwito, asisten manajer SPBU Tropodo Juanda.

Suwito mengatakan, solar di SPBU nya biasanya langsung ludes di sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Padahal solar tersebut dikirim pagi harinya.

"Pagi dikirim, tapi jam 4 sore sudah habis. Biasanya dikirim 8 ribu liter, langsung habis," imbuh Suwito.

Suwito menjelaskan, antrean langsung terjadi saat solar baru saja dikirim. Begitu tahu solar dikirim, truk dan kendaraan-kendaraan lain berbahan bakar solar segera menyerbu SPBU.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iwd/iwd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%