Selasa, 16/04/2013 09:04 WIB

Mantan Pengurus PSSI Desak Polisi Usut Pembacokan Korlap Aksi Bonek

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Mantan pengurus PSSI Saleh Ismail Mukadar mendesak aparat kepolisian, mengusut tuntas dan menangkap pelaku pembacokan terhadap korlap aksi bonek, Andi Peci saat melakukan aksi di Grahadi dan Balaikota Surabaya.

"Saya sangat prihatin sekali. Di negara hukum masih ada tindakan main hakim sendiri," ujar Saleh kepada wartawan, usai mendampingi Andi Peci melapor ke Mapolsek Lakarsantri, Selasa (16/4/2013) dini hari.

Saleh yang juga pentolan Persebaya 1927 ini berharap, polisi menindak dan menangkap pelaku pembacokan.

"Kalau tidak, eskalasinya semakin tinggi. Karena dianggap pemimpinnya diberlakukan seperti ini, saya yakin banyak yang marah," terangnya.

Sementara Kapolsek Lakarsantri Kompol Kuncuro mengatakan, kasus pembacokan tersebut dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya.

"Ya. Yang akan menanganinya polrestabes," ujar Kuncoro, yang meninggalkan mapolsek dan mengantar korban pembacokkan ke Mapolrestabes Surabaya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, korlap aksi bonek Andi Peci diserang dan dibacok orang tak dikenal di sekretariat KASBI di Jl Lempung Tama 18 A Surabaya, sekitar pukul 21.30 wib.

Akibat pembacokan dan penyerangan yang dilakukan sekitar 7 orang, Andi mengalami luka lebam di bagian wajahnya dan luka bacok di tangan kirinya.

Saat melaporkan kejadian tersebut di Mapolsek Lakarsantri, Andi diantar para bonek hingga Wakil Walikota Surabaya Bambang DH dan anggota DPRD Jatim Saleh Ismail Mukadar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%