detikcom
Senin, 15/04/2013 12:07 WIB

Lima Anggota FPI Pelaku Sweeping Toko Waralaba di Pasuruan Dilepas

Muhajir Arifin - detikNews
Halaman 1 dari 2
minuman keras yang dihancurkan FPI/File
Pasuruan - Polisi melepas lima anggota Front Pembela Islam (FPI) terkait aksi sweeping minuman keras di toko waralaba di Pandaan, Pasuruan. Polisi berdalih, jika kelima anggota FPI itu bukan dilepaskan, namun dibina karena masih di bawah umur.

Pasca sweeping dan aksi memecahkan minuman beralkohol yang diambil paksa dari toko waralaba, polisi bertindak cepat langsung mengamankan 6 orang yang diduga terlibat langsung.

Mereka yang diamankan rata-rata masih berusia remaja. Data yang dihimpun dari kepolisian, anggota FPI yang diamankan yakni RS (22), WA (19), FS (18) dan AN (25), yang semuanya warga Glagahsari, Sukorejo, serta MAS berusia 16 tahun, warga Jakarta yang tengah nyantri di salah satu ponpes di Sukorejo.

"Bukan dilepas. Intinya sementara ini kita bina karena hampir semua berusia di bawah umur," kata Kapolres Pasuruan AKBP Ricky Purnama di Mapolres Pasuruan, Senin (15/4/2013).

Masa depan mereka dan aspek pendidikan menjadi pertimbangan polisi mengambil keputusan tersebut. Polisi juga mendorong orang tua ikut serta mengawasi anaknya agar tidak mudah terpengaruh dengan tindakan kekerasan.

"Mereka harus lebih bisa melakukan pengawasan, agar pelanggaran hukum seperti ini tidak dilakukan lagi," tandasnya.

Keputusan tersebut diambil setelah polisi mendapatkan kesepakatan jaminan dari FPI untuk tidak lagi melakukan tindakan melanggar hukum di kemudian hari. Kesepakatan diambil dihadapan pihak Pemkab, MUI, NU, dan pihak waralaba.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%