Detik.com News
Detik.com
Selasa, 09/04/2013 18:02 WIB

Ingin Berantas Judi & Praktik Pengaturan Skor, PSSI Gandeng Interpol

Zainal Effendi - detikNews
Surabaya - PSSI menegaskan komitmennya untuk memberantas segala praktik judi dan mafia di sepakbola Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Djohar Arifin dalam rapat komite eksekutif di Hotel Shangri-La Surabaya.

"Perlu diingat, seluruh pengurus PSSI yang sekarang (pasca kongres 17 Maret), semuanya sepakat untuk memberantas judi di sepakbola Indonesia, termasuk pengaturan skor dan sebagainya, kita sama dengan FIFA," tegas Djohar, Selasa (9/4/2013).

Ia pun mengaku sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memuluskan pemberantasan judi dalam sepakbola Indonesia, termasuk dengan menggandeng interpol untuk membantu.

"Kita kerjasama dengan interpol yang baru ada pertemuan dengan kami, LSM untuk memberantas segala bentuk judi persepakbolaan kita," imbuhnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia dan pecinta sepakbola agar mau melaporkan dan memberikan informasi jika ditemukan ada praktek perjudian maupun pengaturan skor dalam kompetisi.

"Kita tidak mau prestasi anak-anak kita diganggu oleh orang tidak bertanggung jawab. Kami tidak main-main, kami mau serius, serta masyarakat mau membantu membongkar. Kita tahu ada macam-macam dan kita tidak akan toleransi," tandas Djohar.

(ze/krs)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%