detikcom

Rabu, 03/04/2013 13:27 WIB

Siswi Hamil UN, Mendikbud: Tidak Perlu Dipisahkan Ruangannya

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Siswi hamil diperbolehkan mengikuti ujian nasional (UN) 2013. Siswi tersebut tidak diperlakuan berbeda dan bisa mengerjakan UN se-ruangan dengan teman-temannya.

Statmen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh, ini berbeda dengan statmen Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang meminta siswi hamil mengerjakan ujian di ruang khusus atau disendirikan di ruang kelas agar tidak mengganggu peserta ujian lainnya.

"Ah nggak. Kalau hamil satu, terus diteke endi (Ditempatkan di ruang apa). Piro se nang Suroboyo seng hamil (Berapa siswi di Surabaya yang hamil)," ujar M Nuh usai acara seminar dengan tema 'Penguatan kampanye "Aku bangga aku tahu", pada Rapat kerja kesehatan nasional (rakerkesnas) 2013 di The Empire Palace Surabaya, Rabu (3/4/2013).

Mantan Rektor ITS Surabaya ini juga menilai, meskipun siswi itu hamil dan mengerjakan UN satu ruangan, hal itu tidak akan mempengaruhi siswa-siswi lainnya dengan kondisi tubuh siswi yang 'berbadan dua'.

"Tetap saja jadi satu kan tidak apa-apa. Tidak sampai menganggu," tuturnya.

M Nuh mengatakan, menangani siswi hamil harus berhati-hati. Apalagi kasus hamilnya itu, suaminya jelas, istrinya jelas. Katanya, setiap anak mempunyai hak prinsip dasar untuk mendapatkan hak pendidikan. Sedangkan displin sekolah juga harus ditegakkan.

"Dan bagaimana kalau suami istri sesama sekolah, sesama siswa, masak yang dikeluarkan akibat dari kehamilan, yang menghamili tidak. Se enake seng lanang (Kok enak bagi yang laki-laki). Oleh karena itu, harus dipilah-pilah menegakkan prinsip kedisiplinan," ujarnya.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
73%
Kontra
27%